Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pembatasan BBM Subsidi Selamatkan APBN

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 09:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat merupakan cara pemerintah untuk menyelamatkan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, program ini juga bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran, lantaran pengguna sepeda motor tidak terkena dampak dari program ini.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, menjadi bukti bahwa pemerintah ke depan akan berpihak pada rakyat kecil.


"Program ini salah satu bukti pemerintah berpihak pada wong cilik. Karena ke depan enggak ada lagi orang-orang kaya bermobil menggunakan bbm bersubsidi," kata Igor Dirgantara kepada wartawan, Rabu (11/9).

Menurutnya, program yang diberikan pemerintah ini baik untuk ke depannya. Terlebih, di Indonesia mayoritas kelas menengah ke bawah yang menggunakan sepeda motor sehingga program ini akan tepat sasaran.

Igor mengingatkan kepada masyarakat kelas atas agar tidak menggunakan hak rakyat kecil dengan menggunakan BBM bersubsidi ini.

Pasalnya, banyak kalangan menengah atas yang menggunakan BBM bersubsidi.

"Program sangat baik, dan pemerintah memprioritaskan kepada rakyat kecil, seperti ojol-ojol nanti hanya mereka yang berhak menikmati BBM bersubsidi, mobil-mobil mewah tidak boleh pakai BBM bersubsidi," tegasnya. 

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginginkan adanya efisiensi APBN 2025, lantaran selama ini BBM bersubsidi tidak tersalurkan dengan baik dan tidak ingin adanya kebocoran APBN lagi ke depan.

"Dengan program ini, maka tidak ada lagi kelas atas yang menggunakan BBM bersubsidi, dan harus diapresiasi dan dijaga APBN kita," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya