Berita

Tangkapan layar Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz/RMOL

Politik

Pansus Haji Endus Conflict of Interest Jabatan Rangkap Stafsus Menag

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 18:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz yang menjadi anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dicurigai memiliki unsur kepentingan.

Wakil Ketua Pansus Haji 2024 Marwan Dasopang mencium aroma tersebut dalam dalam rapat Pansus Haji 2024 dengan agenda mendengarkan penjelasan anggota Dewas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

"Ini saksi sekarang ini ada di dua tempat. Satu sisi Dewan Pengawas (BPKH), mengawasi badan pelaksanaan dalam hal mengeluarkan duit. Satu sisi panitia yang mengejar duit. Nah ini makannya conflict interest ini menjadikan permintaan (nilai manfaat) itu lolos," tegas Marwan Dasopang.


Politikus PKS itu lantas mempertanyakan mengenai penggunaan nilai manfaat BPKH untuk penyelenggaraan ibadah haji yang semula Rp8,2 triliun berubah menjadi Rp7,8 triliun.

Ia menduga perubahan itu terjadi setelah Indonesia mendapat tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi menjadi 241 ribu.

Marwan merasa ada yang janggal mengenai besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tak turun seiring bertambahnya kuota haji di tahun 2024 sebesar Rp93 juta.

Menurutnya, keberadaan Abidal turut mempengaruhi permintaan nilai manfaat BPKH sebesar Rp7,8 triliun cair.

"Nah pertanyaannya itu kan, di sinilah konflik ini, sebagai pejabat saksi ini tidak bisa mengawasi BPKH. Karena dia di satu sisi orang yang butuh duit. Sebagai Panitia, dia kan mendesak BPKH supaya segera dicairkan. Yang dicairkan itu, ini kan sudah berupa kesalahan," demikian Marwan Dasopang.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya