Berita

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/9)/RMOL

Bisnis

Kemenkeu Sudah Siapkan Anggaran Buat Kementerian/Lembaga Baru di Era Prabowo

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 17:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana alokasi penambahan anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) baru di era pemerintahan Prabowo Subianto sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan harmonisasi dalam upaya pembentukan K/L hingga jumlah anggaran telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Itu semua sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi harmonisasi dengan PAN-RB. Itu sudah dilakukan,” katanya dalam media briefing, Rabu (11/9) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.


Menurut Wamenkeu yang akrab disapa Thommy itu, koordinasi tersebut bertujuan untuk memberikan ruang anggaran untuk k/l baru yang nantinya akan dibentuk Presiden terpilih.

“Supaya apapun yg akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran,”jelasnya.

Meski demikian, Thommy belum merinci terkait rencana pembentukan kementerian baru itu.

Namun Kemenkeu baru-baru ini telah melaporkan kepada DPR bahwa alokasi belanja K/L dan non K/L ditingkatkan menjadi Rp1.160,08 triliun dari Rp1.094,6 triliun untuk K/L.

Serta anggaran belanja non K/L ikut naik dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

“Jadi untuk belanja K/L tadinya Rp 1.094,6 triliun lalu naik menjadi Rp1.160,08 triliun Dengan sendirinya belanja non K/L dari sebelumnya Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Sebagai informasi Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah menandatangani Perpres 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024, yang menyetujui pembentukan Badan Gizi Nasional.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya