Jokowi Sudah Ngomong, KPK Jangan Jadi Komisi Pembela Kaesang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tidak membuat publik makin marah dengan tidak berani mengusut tuntas dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi saat pergi bersama Erina Gudono ke Amerika Serikat. 

"Kasusnya mirip dengan Mario Dandy, di mana KPK akhirnya mengusut orangtuanya Rafael Alun Trisambodo dengan kasus gratifikasi. KPK juga harus jujur dan berani usut Kaesang karena anak pejabat, presiden lagi. Jika tidak, KPK bisa dianggap lembaga 'Komisi Pembela Kaesang'. Ini tentunya semakin membikin publik marah," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada RMOL, Rabu (11/9).

KPK, sebut dia, tidak boleh masuk angin. Dengan mengusut tuntas dugaan gratifikasi Kaesang sekaligus bisa menepis anggapan lembaga anti rasuah bukan jadi pelindung anak presiden.

"Jika KPK tidak serius usut Kaesang, publik anggap benar KPK di era Jokowi digunakan untuk melindungi anak-anaknya," kata Muslim.

Lebih lanjut Muslim meyakini desakan agar KPK dibubarkan akan menggema jika kasus Kaesang tidak tuntas diusut bahkan setelah Jokowi lengser.

"Karena lembaga negara yang dibiayai rakyat tapi malah membela kepentingan presiden dan keluarganya," pungkas Muslim.

KPK sebelumnya sempat ingin mengklarifikasi Kaesang soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Namun pada akhirnya dibatalkan.

Lama isu gratifikasi dikaitkan dengan Kaesang, Presiden Jokowi akhirnya buka mulut. Tanggapan yang disampaikan Jokowi setelah menonton laga kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia melawan Australia di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa malam, seolah memberi jalan untuk KPK segera memeriksa Kaesang.

"Ya semua warga negara sama di mata hukum ya, itu aja," kata Jokowi.