Berita

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Net

Politik

Tidak Setuju dengan 'Anak Abah', PKS Usul Gerakan Ubah Aturan Pemilu

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada)  Jakarta 2024, muncul gerakan coblos semua paslon yang dipelopori "Anak Abah". Anak Abah sendiri sebutan untuk pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengatakan daripada membuat gerakan yang berpotensi merusak proses demokrasi, ia menyarankan agar memunculkan gerakan yang lebih bermanfaat dilakukan.

"Daripada bikin gerakan 'Coblos Semua', lebih bermanfaat bikin gerakan 'Ubah Aturan Pemilu'," ujar Taufik kepada RMOL, Rabu (11/9).


Taufik yang kembali dilantik menjadi Anggota Dewan Kebon Sirih itu menekankan perlunya perubahan aturan agar partai politik tidak memiliki kuasa penuh dalam menentukan calon pemimpin. 

"Itu lebih mendasar dan tidak mengganggu proses demokrasi, seburuk apapun, yang sedang berlangsung," jelasnya.

Dia juga menilai bahwa reformasi aturan pemilu akan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam menentukan pemimpin yang tepat.

"Misalnya kita ubah agar parpol tidak seperkasa sekarang dalam menentukan calon pemimpin," tandasnya.

Setelah gagal di Pilpres 2024, Anies memutuskan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta. Sayangnya di tengah perjalanan, Anies gagal mendapat tiket dari parpol. Sehingga niatan maju Pilkada Jakarta harus pupus .

Belakangan, muncul gerakan "Anak Abah tusuk tiga pasangan calon" di Pilkada Jakarta sebagai bentuk kekecewaan. Gerakan ini pun mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya