Berita

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Net

Politik

Tidak Setuju dengan 'Anak Abah', PKS Usul Gerakan Ubah Aturan Pemilu

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada)  Jakarta 2024, muncul gerakan coblos semua paslon yang dipelopori "Anak Abah". Anak Abah sendiri sebutan untuk pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengatakan daripada membuat gerakan yang berpotensi merusak proses demokrasi, ia menyarankan agar memunculkan gerakan yang lebih bermanfaat dilakukan.

"Daripada bikin gerakan 'Coblos Semua', lebih bermanfaat bikin gerakan 'Ubah Aturan Pemilu'," ujar Taufik kepada RMOL, Rabu (11/9).


Taufik yang kembali dilantik menjadi Anggota Dewan Kebon Sirih itu menekankan perlunya perubahan aturan agar partai politik tidak memiliki kuasa penuh dalam menentukan calon pemimpin. 

"Itu lebih mendasar dan tidak mengganggu proses demokrasi, seburuk apapun, yang sedang berlangsung," jelasnya.

Dia juga menilai bahwa reformasi aturan pemilu akan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam menentukan pemimpin yang tepat.

"Misalnya kita ubah agar parpol tidak seperkasa sekarang dalam menentukan calon pemimpin," tandasnya.

Setelah gagal di Pilpres 2024, Anies memutuskan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta. Sayangnya di tengah perjalanan, Anies gagal mendapat tiket dari parpol. Sehingga niatan maju Pilkada Jakarta harus pupus .

Belakangan, muncul gerakan "Anak Abah tusuk tiga pasangan calon" di Pilkada Jakarta sebagai bentuk kekecewaan. Gerakan ini pun mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya