Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Rusia: Hentikan Monopoli Amerika, Dunia Harus Tinggalkan Dolar

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol Amerika atas mata uang cadangan global dan sistem keuangan berbasis dolar semakin meresahkan negara-negara lain. Begitu menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu.

Shoigu mengatakan Washington telah menyalahgunakan dominasi dolar untuk merugikan negara lain dengan sanksi dan penyitaan aset.

“Sekarang jelas bagi setiap orang bahwa tabungan apa pun yang mereka miliki mungkin berakhir di kantong orang lain daripada kantong mereka sendiri,” kata Shoigu pada Selasa, seperti dikutip dari RT, Rabu (11/9).


"Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa mereka perlu meninggalkan sistem keuangan yang bergantung pada AS. Diperlukan struktur yang tidak terlalu dimonopoli dan bergantung pada hukum domestik AS,” imbuhnya. 

"Sistem saat ini tidak dapat dipertahankan," lanjut Shoigu.

Shoigu kemudian mencontohkan bagaimana Rusia menjadi sasaran AS atas krisis Ukraina, dan aset negaranya senilai sekitar 300 miliar dolar AS yang disimpan di yurisdiksi Barat dibekukan. 

"Kejadian ini saja menunjukkan bahwa dunia harus menjauh dari dolar, tetapi itu hanyalah satu dari banyak kejadian," kata Shoigu.

Ia juga mengutip penyitaan dana Libya selama intervensi militer NATO untuk menggulingkan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. 

"Ada juga eksploitasi cadangan minyak Suriah yang sedang berlangsung oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS di wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi di negara itu," kata Shoigu.

"Perusahaan-perusahaan itu menjual minyak mentah curian, sementara Damaskus kekurangan bahan bakar karena sanksi Amerika," lanjutnya.

Shoigu juga menyatakan bahwa peran global AS yang berlebihan merugikan pembuatan kebijakan oleh negara lain. 

"Pemerintah asing harus menyesuaikan keputusan mereka dengan hasil yang diproyeksikan dari pemilihan presiden AS dan terkadang harus berubah pikiran, ketika beberapa kejutan terjadi, seperti kemenangan Donald Trump pada tahun 2016," jelasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya