Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Rusia: Hentikan Monopoli Amerika, Dunia Harus Tinggalkan Dolar

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol Amerika atas mata uang cadangan global dan sistem keuangan berbasis dolar semakin meresahkan negara-negara lain. Begitu menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu.

Shoigu mengatakan Washington telah menyalahgunakan dominasi dolar untuk merugikan negara lain dengan sanksi dan penyitaan aset.

“Sekarang jelas bagi setiap orang bahwa tabungan apa pun yang mereka miliki mungkin berakhir di kantong orang lain daripada kantong mereka sendiri,” kata Shoigu pada Selasa, seperti dikutip dari RT, Rabu (11/9).


"Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa mereka perlu meninggalkan sistem keuangan yang bergantung pada AS. Diperlukan struktur yang tidak terlalu dimonopoli dan bergantung pada hukum domestik AS,” imbuhnya. 

"Sistem saat ini tidak dapat dipertahankan," lanjut Shoigu.

Shoigu kemudian mencontohkan bagaimana Rusia menjadi sasaran AS atas krisis Ukraina, dan aset negaranya senilai sekitar 300 miliar dolar AS yang disimpan di yurisdiksi Barat dibekukan. 

"Kejadian ini saja menunjukkan bahwa dunia harus menjauh dari dolar, tetapi itu hanyalah satu dari banyak kejadian," kata Shoigu.

Ia juga mengutip penyitaan dana Libya selama intervensi militer NATO untuk menggulingkan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. 

"Ada juga eksploitasi cadangan minyak Suriah yang sedang berlangsung oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS di wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi di negara itu," kata Shoigu.

"Perusahaan-perusahaan itu menjual minyak mentah curian, sementara Damaskus kekurangan bahan bakar karena sanksi Amerika," lanjutnya.

Shoigu juga menyatakan bahwa peran global AS yang berlebihan merugikan pembuatan kebijakan oleh negara lain. 

"Pemerintah asing harus menyesuaikan keputusan mereka dengan hasil yang diproyeksikan dari pemilihan presiden AS dan terkadang harus berubah pikiran, ketika beberapa kejutan terjadi, seperti kemenangan Donald Trump pada tahun 2016," jelasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya