Berita

Ilustrasi/RMOL via AI

Nusantara

Listrik Rendah Karbon jadi Solusi Pembangunan Daerah

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 08:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penyediaan listrik rendah karbon dapat menjadi solusi bagi pembangunan daerah. 

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan, perlu membangun sistem transmisi energi yang andal.

"Sistem energi yang andal, yaitu sistem yang mampu menerima lebih banyak listrik terbarukan sekaligus menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan sumber daya energi terbarukan," katanya dalam acara The 3rd Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) di Jakarta, dikutip Rabu (11/9). 


Menurutnya, transisi energi yang adil dalam penyediaan listrik merupakan tantangan kompleks. Kendati rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83 persen, sistem tersebut masih bergantung pada bahan bakar fosil dan emisi karbon yang tinggi mengingat bauran energi terbarukan hanya 13,09 persen, jauh tertinggal dari Vietnam.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil, pengurangan pembangkit listrik dengan emisi tinggi dan pengembangan jaringan super (super grid) sangat dibutuhkan.

Perlu dipastikan akses terhadap energi yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mendorong efisiensi di sisi penyediaan dan pemanfaatan.

Ervan menilai, acara ISEW ini mendukung komitmen pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha dalam upaya dekarbonisasi dengan dukungan dari pemerintah pusat. 

"Solusi terkait pendanaan dan regulasi yang mendukung transisi energi juga perlu dirumuskan, termasuk upaya peningkatan pembiayaan investasi energi listrik berkelanjutan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, dan sekaligus percepatan upaya transisi energi," ungkap Ervan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya