Berita

Ilustrasi batu bara/RMOL via-AI

Bisnis

Bahlil Minta Pengusaha Batu Bara Perhatikan Norma Standar Lingkungan

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 07:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemanfaatan batu bara sebagai komoditas unggulan diharapkan sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan, hal itu dapat membantu target pemerintah mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Ia juga meyakinkan bahwa pemerintah tetap mendukung batu bara sebagai salah satu komoditas Utama dan pentingnya transisi energi secara bertahap.


"Saya ingin meyakinkan anda semua bahwa pemerintah ke depan masih tetap mendorong batu bara sebagai salah satu komoditas unggulan seiring dengan transisi energi yang terus berjalan," kata Bahlil di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, dikutip Rabu (11/9). 

"Jadi, kita harus mendapatkan modal capital yang cukup dulu sebagai instrumen untuk melakukan proses peralihan ke teknologi hijau. Karena kalau kita langsung paksakan tanpa modal yang cukup, kita tidak akan mampu melakukannya," kata Bahlil. 

Seperti halnya masyarakat dunia yang berpikir kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan tanpa mengabaikan konsensus global terkait penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga nol pada tahun 2060 secara bertahap.

"Hampir semua negara di dunia terus berpikir kreatif untuk menciptakan pertumbuhan dengan tidak mengesampingkan konsensus-konsensus global terkait net zero emission (NZE) yang harus dilakukan pada 2050, dan Indonesia sendiri telah mencanangkan hal yang sama pada tahun 2060 secara bertahap," tegas Bahlil.

Ia kemudian meminta produsen batu bara untuk mulai meningkatkan nilai tambah produk batu bara melalui program hilirisasi. 

"Kita tetap memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha nasional, khususnya pengusaha batu bara, untuk terus melakukan penambangan dengan memperhatikan norma standar lingkungan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat yang baik. Namun, diharapkan dalam kurun waktu tertentu, mereka segera melakukan peralihan karena negara tidak bisa melakukan hal ini terus menerus," katanya. 

Bahlil juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong hilirisasi batubara menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah, seperti Dimethyl Ether (DME), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan bahan baku pupuk. 

Pada tahun 2023, produksi batu bara mencapai 775,2 juta ton dengan total ekspor sebesar 518,05 juta ton. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan, produksi batu bara tahun ini diperkirakan mencapai 900 juta ton.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah batu bara dalam bentuk produk lain, seperti coal quality improvement (coal upgrading), coal briquetting, cokes making, dan coal liquefaction.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya