Berita

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD/Repro

Politik

Mahfud MD: Banyak Proses Pembuatan UU Diterobos

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 01:53 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam setiap pembuatan undang-undang sebenarnya sudah ada lobi-lobi lebih dulu agar lebih gampang diloloskan di DPR RI.

"Sehingga tidak perlu lagi debat publik," kata pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (11/7).

Bahkan, kata Menkopolhukam periode 2019-2024 ini, ada beberapa UU yang diterobos begitu saja dalam proses pembuatannya.


"Misalnya revisi UU MK (Mahkamah Konstitusi) yang saya tolak. Revisi UU MK itu tidak ada di Prolegnas, dan baru diubah dua tahun lalu. Tiba-tiba ada daftar surat perubahan UU," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa revisi UU MK tersebut berisiko mengganggu independensi hakim konstitusi. 

Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam merespons perkembangan seputar revisi UU MK yang tinggal selangkah untuk disahkan di DPR setelah pemerintah pun menyetujui revisi tersebut dibawa ke sidang paripurna.
 
"Artinya (pengajuan revisi UU MK) selain tidak diketahui publik. Kemudian masuknya ke Prolegnas juga tidak tahu. Katanya ini harus dibahas," kata Mahfud. 

Menurut Mahfud, revisi UU MK isinya ancaman bagi kemerdekaan mahkamah konstitusi.

"Pada saat UU ditetapkan semua Hakim Konstitusi dimintakan konfirmasi ke presiden. Apakah akan diiteruskan atau tidak. Itu kan ancaman," kata Mahfud.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya