Berita

Ketua PP SNNU/Asdep Kemenkomatives Rahman Hidayat (kiri), Waketum LBH SNNU Mila Ayu Dewata Sari (tengah) dan Waketum PPKHI Roberto Sihotang/Ist

Nusantara

SNNU bersama PPKHI Luncurkan 10 Ribu Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024 | 19:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) bekerja sama dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) meluncurkan program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).
Ketua PP SNNU  Rahman Hidayat menyatakan program ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir. 

“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan. Mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain," ujar Rahman, saat peluncuran program beasiswa PKPA, Selasa (10/9).

"SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” tambahnya.

"SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” tambahnya.

Ia menyatakan beasiswa ini akan diberikan untuk10.000 ribu peserta.
Hadirnya beasiswa ini sebagai bentuk sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan program beasiswa ini. 

"PPKHI adalah organisasi advokat yang bertekad untuk selalu hadir untuk masyarakat kecil dalam memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Semangat PPKHI sejalan dengan semangat masyarakat Nahdliyin untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

"Kami merasa terhormat dapat memberi sumbangsih bagi negeri melalui program beasiswa ini. Silahkan bagi lulusan S1 Hukum untuk dapat memanfaatkan beasiswa ini seluas-luasnya. Meski memang fokusnya bagi nelayan, namun ini terbuka untuk masyarakat umum,” terang Roberto.

Wakil Ketua LBH SNNU sekaligus Humas di PPKHI, Mila Ayu Dewata Sari menambahkan, bahwa beasiswa ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gelar sarjana (S1) Hukum untuk dapat melanjutkan karir menjadi advokat/pengacara/konsultan hukum dengan sertifikasi untuk dapat beracara di lembaga peradilan Indonesia. 

"Program beasiswa PKPA dan UPA ini sepenuhnya gratis, dengan persyaratan khusus berasal dari kampus yang terakreditasi dan berkomitmen untuk membela keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, " kata Mila.

Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi media SNNU dan PPKHI atau mendaftar melalui tautan : https://bit.ly/PKPA-SNNU-PPKHI.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya