Ketua PP SNNU/Asdep Kemenkomatives Rahman Hidayat (kiri), Waketum LBH SNNU Mila Ayu Dewata Sari (tengah) dan Waketum PPKHI Roberto Sihotang/Ist
Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) bekerja sama dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) meluncurkan program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).
Ketua PP SNNU Rahman Hidayat menyatakan program ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir.
“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan. Mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain," ujar Rahman, saat peluncuran program beasiswa PKPA, Selasa (10/9).
"SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” tambahnya.
Ia menyatakan beasiswa ini akan diberikan untuk10.000 ribu peserta.
Hadirnya beasiswa ini sebagai bentuk sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan program beasiswa ini.
"PPKHI adalah organisasi advokat yang bertekad untuk selalu hadir untuk masyarakat kecil dalam memperjuangkan keadilan," ujarnya.
Semangat PPKHI sejalan dengan semangat masyarakat Nahdliyin untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kami merasa terhormat dapat memberi sumbangsih bagi negeri melalui program beasiswa ini. Silahkan bagi lulusan S1 Hukum untuk dapat memanfaatkan beasiswa ini seluas-luasnya. Meski memang fokusnya bagi nelayan, namun ini terbuka untuk masyarakat umum,” terang Roberto.
Wakil Ketua LBH SNNU sekaligus Humas di PPKHI, Mila Ayu Dewata Sari menambahkan, bahwa beasiswa ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gelar sarjana (S1) Hukum untuk dapat melanjutkan karir menjadi advokat/pengacara/konsultan hukum dengan sertifikasi untuk dapat beracara di lembaga peradilan Indonesia.
"Program beasiswa PKPA dan UPA ini sepenuhnya gratis, dengan persyaratan khusus berasal dari kampus yang terakreditasi dan berkomitmen untuk membela keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, " kata Mila.
Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi media SNNU dan PPKHI atau mendaftar melalui tautan : https://bit.ly/PKPA-SNNU-PPKHI.
