Berita

Ketua PP SNNU/Asdep Kemenkomatives Rahman Hidayat (kiri), Waketum LBH SNNU Mila Ayu Dewata Sari (tengah) dan Waketum PPKHI Roberto Sihotang/Ist

Nusantara

SNNU bersama PPKHI Luncurkan 10 Ribu Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024 | 19:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) bekerja sama dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) meluncurkan program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).
Ketua PP SNNU  Rahman Hidayat menyatakan program ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir. 

“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan. Mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain," ujar Rahman, saat peluncuran program beasiswa PKPA, Selasa (10/9).

"SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” tambahnya.

"SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” tambahnya.

Ia menyatakan beasiswa ini akan diberikan untuk10.000 ribu peserta.
Hadirnya beasiswa ini sebagai bentuk sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang menyatakan dukungan dan kesiapannya dalam menjalankan program beasiswa ini. 

"PPKHI adalah organisasi advokat yang bertekad untuk selalu hadir untuk masyarakat kecil dalam memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Semangat PPKHI sejalan dengan semangat masyarakat Nahdliyin untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

"Kami merasa terhormat dapat memberi sumbangsih bagi negeri melalui program beasiswa ini. Silahkan bagi lulusan S1 Hukum untuk dapat memanfaatkan beasiswa ini seluas-luasnya. Meski memang fokusnya bagi nelayan, namun ini terbuka untuk masyarakat umum,” terang Roberto.

Wakil Ketua LBH SNNU sekaligus Humas di PPKHI, Mila Ayu Dewata Sari menambahkan, bahwa beasiswa ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gelar sarjana (S1) Hukum untuk dapat melanjutkan karir menjadi advokat/pengacara/konsultan hukum dengan sertifikasi untuk dapat beracara di lembaga peradilan Indonesia. 

"Program beasiswa PKPA dan UPA ini sepenuhnya gratis, dengan persyaratan khusus berasal dari kampus yang terakreditasi dan berkomitmen untuk membela keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, " kata Mila.

Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi media SNNU dan PPKHI atau mendaftar melalui tautan : https://bit.ly/PKPA-SNNU-PPKHI.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya