Pegiat Anti Korupsi Hardjuno Wiwoho/Net
Petugas perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, yang berhasil menggagalkan upaya Marimutu Sinivasan untuk meninggalkan wilayah Indonesia menuju Malaysia, patut diapresiasi.
Pasalnya, kata Pegiat Anti Korupsi Hardjuno Wiwoho, upaya menyeberang ke Malaysia oleh Marimutu Sinivasan yang merupakan bos Texmaco Grup ini dilakukan di tengah pencegahan yang diberlakukan atas obligor BLBI tersebut, yang memiliki utang besar kepada negara.
"Kinerja petugas perbatasan patut diapresiasi, negara harus memberi penghargaan besar. Mereka telah menjalankan tugas dengan baik dalam mencegah Marimutu Sinivasan, seorang obligor BLBI, melanggar pencegahan yang diterapkan oleh Satgas BLBI," ujar Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/9).
Bagi Hardjuno, langkah petugas adalah bentuk upaya nyata dalam menjaga kedaulatan hukum dan memastikan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap negara tetap berada dalam pengawasan.
Namun, apresiasi tersebut disertai dengan kritik tajam Hardjuno terhadap pendekatan hukum yang diterapkan dalam kasus ini.
Pasalnya, Marimutu Sinivasan dan kasus-kasus besar lainnya yang terkait dengan BLBI hanya dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan bukan pidana. Padahal nilai kerugian negara yang ditanggungnya mencapai Rp29 triliun.
"Kita melihat bahwa obligor dengan kewajiban sebesar Rp29 triliun hanya dihadapkan pada kasus perdata, sementara pelaku pencurian kecil bisa langsung dijatuhi hukuman pidana," tegasnya.
Hardjuno yang juga Mantan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI menilai bahwa perlakuan ini tidak seimbang jika dibandingkan dengan kasus-kasus pidana yang melibatkan kerugian negara jauh lebih kecil.
"Ada ketidakadilan dalam perlakuan hukum yang harus segera kita tangani," tandasnya.
