Berita

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9)/RMOL

Politik

Megawati Digugat Kader, PDIP Singgung Partai Lain Kena Demam

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024 | 14:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP tidak ingin gegabah dalam mengomentari terkait gugatan yang dilayangkan Djupri dkk kepada Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan pihaknya bakal melakukan pengecekan secara komprehensif terkait penggugat Megawati itu.

"Kita harus cek dulu posisi kader kah apa bukan, status mereka kan harus kita pastikan dulu," kata Komarudin Watubun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9).


Ketika ditegaskan apakah Djupri dkk adalah kader banteng, Anggota Komisi II DPR itu mengatakan belum ada waktu untuk mengecek.

"Makanya harus dicek dulu dia kader partai apa bukan. Belum (cek), saya tidak terlalu serius mengecek itu, karena partai kita punya aturan, kita tahulah apa yang kita lakukan, kan ini bukan partai kemarin," ucapnya.

Komarudin menuturkan tidak masalah dengan adanya gugatan tersebut, lantaran PDIP telah mengalami berbagai gelombang dan dinamika politik selama ini.

"PDIP sudah mengalami perjuangan sejarah yang panjang jadi urusan begitu ya hal biasa-biasa saja," ucapnya.

Menurutnya, sejauh ini partai politik sedang banyak yang diusik oleh pihak kekuasaan. Sehingga, munculnya gugatan itu merupakan hak yang biasa dan perlu diverifikasi siapa aktor utama penggugat itu.

"Apalagi sekarang ini kan partai politik lagi kena demam, demam berdarah ini, jadi harus dicek itu siapa di balik mereka itu yang penting," tegasnya.

Ia menambahkan sebagai negara hukum, munculnya gugatan tersebut dihargainya, lantaran setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan gugatan.

"Ya sebagai negara hukum ya orang semua orang kan punya hak, toh untuk melakukan mengajukan tuntutan hukum kalau ada pelanggaran," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya