Berita

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9)/RMOL

Politik

Megawati Digugat Kader, PDIP Singgung Partai Lain Kena Demam

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024 | 14:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP tidak ingin gegabah dalam mengomentari terkait gugatan yang dilayangkan Djupri dkk kepada Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan pihaknya bakal melakukan pengecekan secara komprehensif terkait penggugat Megawati itu.

"Kita harus cek dulu posisi kader kah apa bukan, status mereka kan harus kita pastikan dulu," kata Komarudin Watubun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9).


Ketika ditegaskan apakah Djupri dkk adalah kader banteng, Anggota Komisi II DPR itu mengatakan belum ada waktu untuk mengecek.

"Makanya harus dicek dulu dia kader partai apa bukan. Belum (cek), saya tidak terlalu serius mengecek itu, karena partai kita punya aturan, kita tahulah apa yang kita lakukan, kan ini bukan partai kemarin," ucapnya.

Komarudin menuturkan tidak masalah dengan adanya gugatan tersebut, lantaran PDIP telah mengalami berbagai gelombang dan dinamika politik selama ini.

"PDIP sudah mengalami perjuangan sejarah yang panjang jadi urusan begitu ya hal biasa-biasa saja," ucapnya.

Menurutnya, sejauh ini partai politik sedang banyak yang diusik oleh pihak kekuasaan. Sehingga, munculnya gugatan itu merupakan hak yang biasa dan perlu diverifikasi siapa aktor utama penggugat itu.

"Apalagi sekarang ini kan partai politik lagi kena demam, demam berdarah ini, jadi harus dicek itu siapa di balik mereka itu yang penting," tegasnya.

Ia menambahkan sebagai negara hukum, munculnya gugatan tersebut dihargainya, lantaran setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan gugatan.

"Ya sebagai negara hukum ya orang semua orang kan punya hak, toh untuk melakukan mengajukan tuntutan hukum kalau ada pelanggaran," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya