Komisi II DPR telah menyepakati Iffa Rosita sebagai komisioner KPU menggantikan Hasyim Asy'ari. Nama Iffa akan dibawa dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa (10/9).
"Iya, jadi ini saya hadir ke paripurna untuk membacakan hasil keputusan kami di Komisi II terkait dengan prgantian antar waktu saudara Hasyim Asy'ari," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan sesaat sebelum rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Doli menuturkan, Komisi II telah memproses pergantian antar waktu (PAW) komisioner KPU beberapa minggu lalu. Juga, telah mengundang Iffa untuk mengonfirmasi kesediaannya menjabat sebagai pengganti.
"Kenapa kami waktu itu bertanya karena kan statusnya kan sampai kemarin itu saudara Iffa itu masih jadi komisioner di Kalimantan Timur. Nah tentu kami harus mengkonfirmasi saudari Iffa tuh memilih yang mana," kata Doli.
"Mau tetap di Kaltim atau di KPU RI? Dan waktu itu ditegaskan suadara Iffa bersedia. Terus kami sudah putuskan kami sampaikan ke pimpinan DPR. Nah hari ini diagendakan untuk dibacakan dan menjadi keputusan paripurna, keputusan DPR," imbuhnya.
Selanjutnya, Waketum Partai Golkar ini menyebut bahwa pimpinan DPR nantinya akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Iffa segera dilantik menjadi komisioner KPU.
"Ini kan saudarI Iffa itu kita proses karena ada surat presiden ya. Nah jita akan sampaikan lagi ke presiden untuk minta segera dilantik. Nah begitu dilantik, ya dia otomatis bergabung menajdi Komisioner KPU yang baru," tandasnya.
Hasyim Asy'ari diberhentikan tetap sebagai anggota sekaligus ketua KPU karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu 3 Juli 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Hasyim melanggar etik karena melakukan tundakan asusila terhadap seorang perempuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT.
Pelanggaran etik terbukti dilakukan Hasyim bukan hanya sekali. Sebelumnya, Hasyim sudah beberapa kali dilaporkan ke DKPP yang berujung pemberian sanksi teguran, hingga peringatan keras.
