Politikus PDIP Yasonna Laoly
Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menanggapi santai laporan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Megawati Soekarnoputri. Laporan dibuat Djupri cs ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Laporan mengada-ngada itu," kata Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat DPP PDIP, Yasonna Laoly, dikonformasi RMOL di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Meski begitu, mantan Menteri Hukum dan HAM itu enggan berspekulasi terkait langkah yang akan ditempuh partai. Sebab ia mengaku belum tahu materi laporan.
"Saya belum lihat," kata Yasonna.
Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke PN Jakpus oleh lima orang yang mengaku kader PDIP yakni Djupri, Jairi, Manto, Suwari dan Sujoko. Laporan teregister dengan Nomor Perkara 540/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.
Selain Megawati tertulis sebagai tergugat dalam laporan yang didaftarkan Jumat 6 September 2024 itu adalah Kementerian Hukum dan HAM.
Megawati dituding melawan hukum karena menyusun dan melantik pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 padahal jabatannya sebagai ketua umum PDIP telah berakhir.
Menurut penggugat, Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat II melakukan hal yang sama karena mengesahkan kepengurusan PDIP yang diperpanjang hingga 2025 oleh Megawati padahal sesuai aturan partai ketua umum haruslah dipilih melalui kongres.
"Oleh karenanya SK rekomendasi calon kepala daerah dari ketua umum (PDIP) diduga cacat hukum karena tidak lagi berwenang untuk mengangkat dan melantik pengurus baru PDIP untuk tahun 2019-2024 hingga 2025," demikian kata Anggiat BM Manalu, kuasa hukum Djupri cs.
Selain ke PN Jakpus, Djupri cs juga mendaftarkan gugatan terkait keabsahan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang Megawati ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan didaftarkan hari ini dan teregister dengan Nomor Perkara 311/G/2024/PTUN.JKT dengan tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
