Mendesak Pembatasan Pembelian dan Pengawasan BBM Subsidi

Pemerintah berencana mulai membatasi penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, alias pembatasan Pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang. 

Menanggapi hal ini, pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi saja tidak cukup untuk memastikan tepatnya sasaran subsidi energi. 

"Pembatasan yang dilakukan pemerintah tujuannya kan untuk penghematan anggaran subsidi. Itu benar. Tapi seharusnya pemerintah juga harus mengevaluasi terkait peruntukkannya dan juga harganya," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (9/9).

Ia menekankan bahwa prioritas peruntukan BBM subsidi diutamakan untuk transportasi publik, baik logistik darat (truk) maupun  angkutan penumpang massal seperti bus. 

Selain itu, karena Indonesia negara maritim yang terdiri dari banyak pulau, maka prioritas BBM subsidi juga untuk transportasi laut baik penumpang maupun logisitik serta angkutan kereta api.

"Diharapkan masyarakat bisa terdorong untuk menggunakan transportasi publik kalau tarifnya murah, karena harga BBM nya rendah," kata Bambang.

Hal ini, lanjut Bambang, juga akan menurunkan harga produk industri bila transportasi logistiknya murah karena harga BBM rendah. 

"Sehingga akan berdampak terhadap harga jual, produk yang murah. Hal ini tentunya akan meningkatkan daya beli dan mengurangi beban masyarakat konsumen," kata Bambang.

Prioritas peruntukan berikutnya, kata Bambang, adalah untuk nelayan dan petani guna kebutuhan operasional mereka.

"Seperti bahan bakar kapal nelayan dan bahan bakar untuk pompa pengairan sawah serta traktor bajak sawah bagi para petani," demikian Banbang.