Berita

Rocky Gerung/Repro

Hukum

KPK Harus Panggil Rocky Soal Tudingan Gibran Koruptor

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memanggil pengamat politik Rocky Gerung guna dimintai penjelasan soal pernyataan Gibran Rakabuming Raka koruptor.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, hal itu penting bagi KPK untuk mengungkap secara terang benderang soal dugaan KKN yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo.

"KPK harus segera memanggil Rocky Gerung untuk dimintai penjelasan soal pernyataannya yang sebutkan Gibran koruptor. Hal itu penting bagi KPK maupun Rocky Gerung yang dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo selama ini," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Minggu (8/9).


Lanjut dia, dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Rocky Gerung menyebut bahwa para menteri selalu mendatangi Gibran selaku Walikota Solo setiap Sabtu untuk menyetorkan uang.

"Rocky Gerung harus berani melaporkan tindakan Gibran itu dengan mendatangi KPK untuk melaporkan tudingan Gibran koruptor itu. Jika Rocky Gerung yang dikenal berani dan kritis selama ini tidak laporkan Gibran soal tudingan koruptor itu, Rocky Gerung dianggap takut pada Istana," tutur Muslim.

Muslim pun juga meminta agar KPK proaktif untuk memanggil Rocky Gerung dan menelusuri siapa saja menteri yang mendatangi Gibran dan menyetorkan uang dimaksud.

"Masa kelam kerja KPK selama ini setelah UU KPK direvisi sudah harus dihentikan oleh KPK. Dan KPK sudah seharusnya kembali ke jati diri sebagai lembaga pemberantasan korupsi, bukan lembaga pembela korupsi dan KKN Istana yang dituding publik selama ini," tegas Muslim.

Muslim menilai, publik saat ini menunggu KPK dan Rocky Gerung untuk segera bertindak terkait tudingan Gibran koruptor.

"Jika Rocky tidak segera melaporkan ke KPK atas tudingannya ke Gibran itu untuk diusut KPK, Rocky dianggap penakut dan pembela Istana yang dihuni para koruptor yang berlindung di balik kekuasaan Presiden Joko Widodo," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya