Berita

Rocky Gerung/Repro

Hukum

KPK Harus Panggil Rocky Soal Tudingan Gibran Koruptor

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memanggil pengamat politik Rocky Gerung guna dimintai penjelasan soal pernyataan Gibran Rakabuming Raka koruptor.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, hal itu penting bagi KPK untuk mengungkap secara terang benderang soal dugaan KKN yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo.

"KPK harus segera memanggil Rocky Gerung untuk dimintai penjelasan soal pernyataannya yang sebutkan Gibran koruptor. Hal itu penting bagi KPK maupun Rocky Gerung yang dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo selama ini," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Minggu (8/9).


Lanjut dia, dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Rocky Gerung menyebut bahwa para menteri selalu mendatangi Gibran selaku Walikota Solo setiap Sabtu untuk menyetorkan uang.

"Rocky Gerung harus berani melaporkan tindakan Gibran itu dengan mendatangi KPK untuk melaporkan tudingan Gibran koruptor itu. Jika Rocky Gerung yang dikenal berani dan kritis selama ini tidak laporkan Gibran soal tudingan koruptor itu, Rocky Gerung dianggap takut pada Istana," tutur Muslim.

Muslim pun juga meminta agar KPK proaktif untuk memanggil Rocky Gerung dan menelusuri siapa saja menteri yang mendatangi Gibran dan menyetorkan uang dimaksud.

"Masa kelam kerja KPK selama ini setelah UU KPK direvisi sudah harus dihentikan oleh KPK. Dan KPK sudah seharusnya kembali ke jati diri sebagai lembaga pemberantasan korupsi, bukan lembaga pembela korupsi dan KKN Istana yang dituding publik selama ini," tegas Muslim.

Muslim menilai, publik saat ini menunggu KPK dan Rocky Gerung untuk segera bertindak terkait tudingan Gibran koruptor.

"Jika Rocky tidak segera melaporkan ke KPK atas tudingannya ke Gibran itu untuk diusut KPK, Rocky dianggap penakut dan pembela Istana yang dihuni para koruptor yang berlindung di balik kekuasaan Presiden Joko Widodo," pungkas Muslim.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya