Berita

Rocky Gerung/Repro

Hukum

KPK Harus Panggil Rocky Soal Tudingan Gibran Koruptor

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memanggil pengamat politik Rocky Gerung guna dimintai penjelasan soal pernyataan Gibran Rakabuming Raka koruptor.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, hal itu penting bagi KPK untuk mengungkap secara terang benderang soal dugaan KKN yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo.

"KPK harus segera memanggil Rocky Gerung untuk dimintai penjelasan soal pernyataannya yang sebutkan Gibran koruptor. Hal itu penting bagi KPK maupun Rocky Gerung yang dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo selama ini," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Minggu (8/9).


Lanjut dia, dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Rocky Gerung menyebut bahwa para menteri selalu mendatangi Gibran selaku Walikota Solo setiap Sabtu untuk menyetorkan uang.

"Rocky Gerung harus berani melaporkan tindakan Gibran itu dengan mendatangi KPK untuk melaporkan tudingan Gibran koruptor itu. Jika Rocky Gerung yang dikenal berani dan kritis selama ini tidak laporkan Gibran soal tudingan koruptor itu, Rocky Gerung dianggap takut pada Istana," tutur Muslim.

Muslim pun juga meminta agar KPK proaktif untuk memanggil Rocky Gerung dan menelusuri siapa saja menteri yang mendatangi Gibran dan menyetorkan uang dimaksud.

"Masa kelam kerja KPK selama ini setelah UU KPK direvisi sudah harus dihentikan oleh KPK. Dan KPK sudah seharusnya kembali ke jati diri sebagai lembaga pemberantasan korupsi, bukan lembaga pembela korupsi dan KKN Istana yang dituding publik selama ini," tegas Muslim.

Muslim menilai, publik saat ini menunggu KPK dan Rocky Gerung untuk segera bertindak terkait tudingan Gibran koruptor.

"Jika Rocky tidak segera melaporkan ke KPK atas tudingannya ke Gibran itu untuk diusut KPK, Rocky dianggap penakut dan pembela Istana yang dihuni para koruptor yang berlindung di balik kekuasaan Presiden Joko Widodo," pungkas Muslim.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya