Berita

Rocky Gerung/Repro

Hukum

KPK Harus Panggil Rocky Soal Tudingan Gibran Koruptor

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memanggil pengamat politik Rocky Gerung guna dimintai penjelasan soal pernyataan Gibran Rakabuming Raka koruptor.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, hal itu penting bagi KPK untuk mengungkap secara terang benderang soal dugaan KKN yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo.

"KPK harus segera memanggil Rocky Gerung untuk dimintai penjelasan soal pernyataannya yang sebutkan Gibran koruptor. Hal itu penting bagi KPK maupun Rocky Gerung yang dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo selama ini," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Minggu (8/9).


Lanjut dia, dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Rocky Gerung menyebut bahwa para menteri selalu mendatangi Gibran selaku Walikota Solo setiap Sabtu untuk menyetorkan uang.

"Rocky Gerung harus berani melaporkan tindakan Gibran itu dengan mendatangi KPK untuk melaporkan tudingan Gibran koruptor itu. Jika Rocky Gerung yang dikenal berani dan kritis selama ini tidak laporkan Gibran soal tudingan koruptor itu, Rocky Gerung dianggap takut pada Istana," tutur Muslim.

Muslim pun juga meminta agar KPK proaktif untuk memanggil Rocky Gerung dan menelusuri siapa saja menteri yang mendatangi Gibran dan menyetorkan uang dimaksud.

"Masa kelam kerja KPK selama ini setelah UU KPK direvisi sudah harus dihentikan oleh KPK. Dan KPK sudah seharusnya kembali ke jati diri sebagai lembaga pemberantasan korupsi, bukan lembaga pembela korupsi dan KKN Istana yang dituding publik selama ini," tegas Muslim.

Muslim menilai, publik saat ini menunggu KPK dan Rocky Gerung untuk segera bertindak terkait tudingan Gibran koruptor.

"Jika Rocky tidak segera melaporkan ke KPK atas tudingannya ke Gibran itu untuk diusut KPK, Rocky dianggap penakut dan pembela Istana yang dihuni para koruptor yang berlindung di balik kekuasaan Presiden Joko Widodo," pungkas Muslim.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya