Berita

Artikel BBC memuat profil pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan/Tangkapan layar RMOL

Dunia

Tak Terima Dituding Campuri Pilpres AS, Pemred RT akan Tuntut BBC

SABTU, 07 SEPTEMBER 2024 | 11:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat menjelang pilpres AS kini sampai ke ranah media, di mana pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan bersiap menuntut lembaga penyiaran negara Inggris, BBC.

Dalam pernyataannya pada Jumat (6/9), Simonyan mengatakan bahwa profil dirinya yang dipublikasikan oleh BBC layak diajukan ke pengadilan Rusia atas dasar pencemaran nama baik.

Kasus bermula saat BBC meminta salah satu karyawan Ukrainanya untuk menyusun fitur 'Siapakah Margarita Simonyan?' pada hari Kamis, setelah AS menuduh RT mencampuri pemilu Amerika.


“Simonyan tidak hanya mengepalai operasi propaganda eksternal Rusia, ia juga terlibat aktif dalam penyampaian pesan internal dan secara rutin tampil di acara bincang-bincang politik di TV Rusia,” tulis Katerina Khinkulova, seperti dikutip Sabtu (7/9).

“Pandangan publiknya sekarang tidak bisa dibedakan dari kebijakan Kremlin,” imbuh Khinkulova, seraya mengklaim bahwa Simonyan telah digambarkan sebagai propagandis dan ideolog utama Kremlin, hampir lebih condong ke Putin daripada presiden Rusia sendiri.

Mengomentari hal itu, Simonyan menyebut artikel Khinkulova sebagai propaganda Inggris dalam segala kejayaan dan orisinalitasnya.

"Tentu saja, saya tidak pernah mengatakan hal seperti ini," imbuh Simonyan, merujuk pada beberapa kutipan yang dikaitkan dengannya dalam artikel tersebut. 

"Namun, saya rasa saya akan menuntut BBC. Mereka punya biro di Moskow, biarkan mereka makan sedikit debu," ujarnya.

Jaksa Agung AS Merrick Garland mengklaim pada hari Rabu bahwa RT telah bertindak sebagai agen Kremlin untuk "merusak proses demokrasi kita," serta menyebarkan konten anti-Ukraina secara daring. 

Menurut Washington, RT menghabiskan jutaan dolar untuk memproduksi konten bagi pemirsa Amerika melalui sebuah perusahaan media di Tennessee yang dikelola oleh beberapa komentator konservatif. 

Pihak berwenang AS mengakui bahwa konten tersebut tampaknya tidak bermuatan politik, tetapi mengklaim bahwa konten tersebut entah bagaimana memajukan apa yang mereka klaim sebagai kepentingan pemerintah Rusia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya