Berita

Artikel BBC memuat profil pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan/Tangkapan layar RMOL

Dunia

Tak Terima Dituding Campuri Pilpres AS, Pemred RT akan Tuntut BBC

SABTU, 07 SEPTEMBER 2024 | 11:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat menjelang pilpres AS kini sampai ke ranah media, di mana pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan bersiap menuntut lembaga penyiaran negara Inggris, BBC.

Dalam pernyataannya pada Jumat (6/9), Simonyan mengatakan bahwa profil dirinya yang dipublikasikan oleh BBC layak diajukan ke pengadilan Rusia atas dasar pencemaran nama baik.

Kasus bermula saat BBC meminta salah satu karyawan Ukrainanya untuk menyusun fitur 'Siapakah Margarita Simonyan?' pada hari Kamis, setelah AS menuduh RT mencampuri pemilu Amerika.


“Simonyan tidak hanya mengepalai operasi propaganda eksternal Rusia, ia juga terlibat aktif dalam penyampaian pesan internal dan secara rutin tampil di acara bincang-bincang politik di TV Rusia,” tulis Katerina Khinkulova, seperti dikutip Sabtu (7/9).

“Pandangan publiknya sekarang tidak bisa dibedakan dari kebijakan Kremlin,” imbuh Khinkulova, seraya mengklaim bahwa Simonyan telah digambarkan sebagai propagandis dan ideolog utama Kremlin, hampir lebih condong ke Putin daripada presiden Rusia sendiri.

Mengomentari hal itu, Simonyan menyebut artikel Khinkulova sebagai propaganda Inggris dalam segala kejayaan dan orisinalitasnya.

"Tentu saja, saya tidak pernah mengatakan hal seperti ini," imbuh Simonyan, merujuk pada beberapa kutipan yang dikaitkan dengannya dalam artikel tersebut. 

"Namun, saya rasa saya akan menuntut BBC. Mereka punya biro di Moskow, biarkan mereka makan sedikit debu," ujarnya.

Jaksa Agung AS Merrick Garland mengklaim pada hari Rabu bahwa RT telah bertindak sebagai agen Kremlin untuk "merusak proses demokrasi kita," serta menyebarkan konten anti-Ukraina secara daring. 

Menurut Washington, RT menghabiskan jutaan dolar untuk memproduksi konten bagi pemirsa Amerika melalui sebuah perusahaan media di Tennessee yang dikelola oleh beberapa komentator konservatif. 

Pihak berwenang AS mengakui bahwa konten tersebut tampaknya tidak bermuatan politik, tetapi mengklaim bahwa konten tersebut entah bagaimana memajukan apa yang mereka klaim sebagai kepentingan pemerintah Rusia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya