Berita

Artikel BBC memuat profil pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan/Tangkapan layar RMOL

Dunia

Tak Terima Dituding Campuri Pilpres AS, Pemred RT akan Tuntut BBC

SABTU, 07 SEPTEMBER 2024 | 11:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat menjelang pilpres AS kini sampai ke ranah media, di mana pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan bersiap menuntut lembaga penyiaran negara Inggris, BBC.

Dalam pernyataannya pada Jumat (6/9), Simonyan mengatakan bahwa profil dirinya yang dipublikasikan oleh BBC layak diajukan ke pengadilan Rusia atas dasar pencemaran nama baik.

Kasus bermula saat BBC meminta salah satu karyawan Ukrainanya untuk menyusun fitur 'Siapakah Margarita Simonyan?' pada hari Kamis, setelah AS menuduh RT mencampuri pemilu Amerika.


“Simonyan tidak hanya mengepalai operasi propaganda eksternal Rusia, ia juga terlibat aktif dalam penyampaian pesan internal dan secara rutin tampil di acara bincang-bincang politik di TV Rusia,” tulis Katerina Khinkulova, seperti dikutip Sabtu (7/9).

“Pandangan publiknya sekarang tidak bisa dibedakan dari kebijakan Kremlin,” imbuh Khinkulova, seraya mengklaim bahwa Simonyan telah digambarkan sebagai propagandis dan ideolog utama Kremlin, hampir lebih condong ke Putin daripada presiden Rusia sendiri.

Mengomentari hal itu, Simonyan menyebut artikel Khinkulova sebagai propaganda Inggris dalam segala kejayaan dan orisinalitasnya.

"Tentu saja, saya tidak pernah mengatakan hal seperti ini," imbuh Simonyan, merujuk pada beberapa kutipan yang dikaitkan dengannya dalam artikel tersebut. 

"Namun, saya rasa saya akan menuntut BBC. Mereka punya biro di Moskow, biarkan mereka makan sedikit debu," ujarnya.

Jaksa Agung AS Merrick Garland mengklaim pada hari Rabu bahwa RT telah bertindak sebagai agen Kremlin untuk "merusak proses demokrasi kita," serta menyebarkan konten anti-Ukraina secara daring. 

Menurut Washington, RT menghabiskan jutaan dolar untuk memproduksi konten bagi pemirsa Amerika melalui sebuah perusahaan media di Tennessee yang dikelola oleh beberapa komentator konservatif. 

Pihak berwenang AS mengakui bahwa konten tersebut tampaknya tidak bermuatan politik, tetapi mengklaim bahwa konten tersebut entah bagaimana memajukan apa yang mereka klaim sebagai kepentingan pemerintah Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya