Berita

Bobby Nasution/Net

Politik

PILKADA SUMUT 2024

Nasib Bobby Mantu Jokowi Tergantung KPK

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 21:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelaporan soal dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan, Bobby Nasution ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini dapat berakibat kekalahan menantu Presiden Joko Widodo itu di Pilkada Sumatera Utara 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespon pernyataan KPK soal adanya laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan penerimaan gratifikasi Bobby Nasution.

"Jika KPK serius usut kasus ini, akan berakibat kekalahan Bobby pada Pilgub Sumut," kata Muslim kepada RMOL, Jumat (6/9).


Apalagi kata Muslim, persoalan dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi itu juga bukan hanya dilakukan Bobby Nasution, melainkan juga melibatkan adik ipar Bobby, Kaesang Pangarep.

"Isu jet pribadi di tengah kemiskinan dan derita rakyat saat ini akan sangat berpengaruh pada Pilgub Sumut. Apalagi di Sumut rakyatnya terkenal kritis," pungkas Muslim.

Sebelumnya, Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, selain Kaesang, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK juga sudah menerima pengaduan masyarakat dengan pihak terlapor adalah Bobby Nasution.

"Kalau perkapannya saya tidak bisa buka, tapi informasi yang kami dapatkan ada (laporan ke KPK)" kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (6/9).

Awalnya kata Tessa, Direktorat Gratifikasi KPK berencana untuk melakukan klarifikasi atas data-data yang sudah didapatkan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi oleh Bobby Nasution.

Namun demikian karena sudah ada laporan masyarakat yang masuk ke KPK, maka penanganannya difokuskan di Direktorat PLPM.

"Ya per hari ini saya mendapatkan informasi bahwa, penanganan dugaan gratifikasi saudara BN (Bobby Nasution) atau BAN ya, itu sudah difokuskan dan dilakukan di Direktorat PLPM juga," tutur Tessa.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya