Berita

Bobby Nasution/Net

Politik

PILKADA SUMUT 2024

Nasib Bobby Mantu Jokowi Tergantung KPK

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 21:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelaporan soal dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan, Bobby Nasution ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini dapat berakibat kekalahan menantu Presiden Joko Widodo itu di Pilkada Sumatera Utara 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespon pernyataan KPK soal adanya laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan penerimaan gratifikasi Bobby Nasution.

"Jika KPK serius usut kasus ini, akan berakibat kekalahan Bobby pada Pilgub Sumut," kata Muslim kepada RMOL, Jumat (6/9).


Apalagi kata Muslim, persoalan dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi itu juga bukan hanya dilakukan Bobby Nasution, melainkan juga melibatkan adik ipar Bobby, Kaesang Pangarep.

"Isu jet pribadi di tengah kemiskinan dan derita rakyat saat ini akan sangat berpengaruh pada Pilgub Sumut. Apalagi di Sumut rakyatnya terkenal kritis," pungkas Muslim.

Sebelumnya, Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, selain Kaesang, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK juga sudah menerima pengaduan masyarakat dengan pihak terlapor adalah Bobby Nasution.

"Kalau perkapannya saya tidak bisa buka, tapi informasi yang kami dapatkan ada (laporan ke KPK)" kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (6/9).

Awalnya kata Tessa, Direktorat Gratifikasi KPK berencana untuk melakukan klarifikasi atas data-data yang sudah didapatkan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi oleh Bobby Nasution.

Namun demikian karena sudah ada laporan masyarakat yang masuk ke KPK, maka penanganannya difokuskan di Direktorat PLPM.

"Ya per hari ini saya mendapatkan informasi bahwa, penanganan dugaan gratifikasi saudara BN (Bobby Nasution) atau BAN ya, itu sudah difokuskan dan dilakukan di Direktorat PLPM juga," tutur Tessa.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya