Berita

Wali Kota Medan, Bobby Nasution/Ist

Nusantara

Laporan Soal Private Jet Bobby Nasution Sudah Masuk ke KPK

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 21:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sudah ada laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan, Bobby Nasution.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi oleh menantu Presiden Joko Widodo itu.

"Kalau perkapannya saya tidak bisa buka, tapi informasi yang kami dapatkan ada (laporan ke KPK)" kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).


Awalnya kata Tessa, Direktorat Gratifikasi KPK berencana untuk melakukan klarifikasi atas data-data yang sudah didapatkan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi oleh Bobby Nasution.

Namun demikian karena sudah ada laporan masyarakat yang masuk ke KPK, maka penanganannya difokuskan di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Ya per hari ini saya mendapatkan informasi bahwa, penanganan dugaan gratifikasi saudara BN (Bobby Nasution) atau BAN ya, itu sudah difokuskan dan dilakukan di Direktorat PLPM juga," tutur Tessa.

Hal tersebut kata Tessa, sama seperti penanganan terkait dugaan gratifikasi anaknya Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Jadi dua-duanya nih, untuk saudara K dan saudara BN atau BAN penanganan dugaan gratifikasinya sudah difokuskan di Direktorat PLPM," terang Tessa.

Sementara itu kata Tessa, Direktorat Gratifikasi KPK tetap membantu bahan-bahan yang sudah diterima untuk dikoordinasikan kepada Direktorat PLPM.

"Apakah Direktorat Gratifikasi tidak bekerja? sebagaimana yang tadi saya sampaikan, semua bahan yang ada yang sudah dikumpulkan oleh Direktorat Gratifikasi, dikoordinasikan dengan Direktorat PLPM," pungkas Tessa.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya