Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pengusaha Logistik Desak Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Halal

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 20:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pelaku usaha logistik dan forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia (ALFI) meminta agar sertifikasi halal dibebaskan dari biaya untuk meringankan beban pengusaha. 

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, menilai bahwa beban yang ditanggung oleh pengusaha saat ini sudah sangat berat, terutama dengan adanya tantangan geopolitik dan biaya operasional yang tinggi. 

Penambahan biaya sertifikasi halal, menurutnya, hanya akan semakin memberatkan pengusaha dan tidak akan membantu mengurangi beban mereka.


“Program sertifikasi halal memang penting, namun pemerintah seharusnya membangun ekosistem supply chain halal secara menyeluruh sebelum memberlakukan sertifikasi,” ujar Akbar. 

Akbar menyoroti biaya sertifikasi halal yang tinggi berpotensi meningkatkan biaya logistik, karena biaya tambahan ini pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya saing produk Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan upaya pemerintah yang menginginkan harga logistik diturunkan. 

“Ini kan malah bertolak belakang jadinya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu fokus pada penyediaan infrastruktur yang mendukung sistem halal, seperti cold storage untuk menjaga kualitas produk, ketimbang membebankan biaya sertifikasi kepada pengusaha.

“Tapi, apa itu sudah dilakukan? Coba kita lihat ke Muara Angke, nelayan-nelayan di situ swasta semua yang bangun cold storagenya untuk menjaga kualitas ikannya.  Pemerintah ada nggak yang membangun? Nggak ada. Contohnya begitu,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung industri halal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya