Pengusaha Logistik Desak Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Halal

Pelaku usaha logistik dan forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia (ALFI) meminta agar sertifikasi halal dibebaskan dari biaya untuk meringankan beban pengusaha. 

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, menilai bahwa beban yang ditanggung oleh pengusaha saat ini sudah sangat berat, terutama dengan adanya tantangan geopolitik dan biaya operasional yang tinggi. 

Penambahan biaya sertifikasi halal, menurutnya, hanya akan semakin memberatkan pengusaha dan tidak akan membantu mengurangi beban mereka.

“Program sertifikasi halal memang penting, namun pemerintah seharusnya membangun ekosistem supply chain halal secara menyeluruh sebelum memberlakukan sertifikasi,” ujar Akbar. 

Akbar menyoroti biaya sertifikasi halal yang tinggi berpotensi meningkatkan biaya logistik, karena biaya tambahan ini pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya saing produk Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan upaya pemerintah yang menginginkan harga logistik diturunkan. 

“Ini kan malah bertolak belakang jadinya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu fokus pada penyediaan infrastruktur yang mendukung sistem halal, seperti cold storage untuk menjaga kualitas produk, ketimbang membebankan biaya sertifikasi kepada pengusaha.

“Tapi, apa itu sudah dilakukan? Coba kita lihat ke Muara Angke, nelayan-nelayan di situ swasta semua yang bangun cold storagenya untuk menjaga kualitas ikannya.  Pemerintah ada nggak yang membangun? Nggak ada. Contohnya begitu,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung industri halal.