Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Nippon Steel Sadar Rencana Akuisisi US Steel Dapat Rintangan dari Presiden Joe Biden

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 10:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pihak Nippon Steel mengaku telah mengetahui laporan media bahwa Presiden AS Joe Biden sedang bersiap untuk menolak rencana perusahaan untuk mengakuisisi United States Steel (US Steel).

Meskipun demikian, perusahaan Jepang itu mengatakan belum menerima pembaruan resmi apa pun terkait hal itu, terutama saat ini Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) masih terus melakukan peninjauan.

“Sejak dimulainya proses peninjauan regulasi, kami telah menjelaskan kepada Pemerintah bahwa kami tidak yakin transaksi ini akan menimbulkan masalah keamanan nasional,” kata Nippon Steel, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Jumat (6/9).


"Nippon Steel sangat yakin bahwa Pemerintah AS harus menangani prosedur terkait masalah ini dengan tepat sesuai dengan hukum," lanjutnya.

Saat ini akuisisi senilai 14,9 miliar Dolar AS yang diusulkan Nippon Steel terhadap pembuat baja AS itu sedang dievaluasi oleh CFIUS, panel pemerintah yang dipimpin Departemen Keuangan AS yang menyaring transaksi investasi asing untuk mengetahui risiko keamanan.

Beberapa media melaporkan bahwa Biden bersiap untuk meluncurkan perintah pembatalan akuisisi atas dasar keamanan nasional. Perintah semacam itu jarang gagal,  dan ini berarti akan sulit bagi Nippon Steel untuk melanjutkan akuisisi.

Waktu pengumuman resmi pembatalan akuisisi masih belum jelas, menurut laporan tersebut.

"Kami tetap bertekad melakukan apa pun untuk menyelesaikan akuisisi," kata seorang eksekutif Nippon Steel kepada Nikkei. 

Mikiharu Mori, seorang pengacara yang memahami praktik merger dan akuisisi di Jepang dan luar negeri, mengatakan Nippon Steel akan menemui kesulitan jika perintah Biden dilaksanakan.

"Setelah perintah dikeluarkan, mungkin sulit bagi Nippon Steel untuk melanjutkan kesepakatan awal bahkan Ketika pergantian presiden," kata Mikiharu.

“Mungkin ada peluang lain dengan mengubah kerangka waktu atau skema," ujarnya.

Yuji Matsumoto, seorang analis di Nomura Securities, mengatakan kesepakatan akuisisi gagal, Nippon Steel akan menghadapi risiko denda sebesar 565 juta Dolar AS, tetapi meskipun demikian perusahaan tersebut diharapkan berkinerja baik.

"Akuisisi US. Steel dianggap sebagai strategi pertumbuhan yang penting bagi Nippon Steel, dan jika tidak disetujui oleh pihak berwenang, strategi pertumbuhan baru dan tindakan lain akan diperlukan dari manajemen," tambahnya. 

Gedung Putih telah mengisyaratkan untuk menghentikan pengambilalihan US Steel oleh Nippon Steel. 

Alasannya didasari bahwa US Steel berkantor pusat di negara bagian Pennsylvania dan merupakan simbol kekuatan industri Pittsburgh di tahun pemilihan ketika Partai Republik dan Demokrat sama-sama menjanjikan lebih banyak pekerjaan manufaktur dalam negeri.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya