Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Nippon Steel Sadar Rencana Akuisisi US Steel Dapat Rintangan dari Presiden Joe Biden

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 10:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pihak Nippon Steel mengaku telah mengetahui laporan media bahwa Presiden AS Joe Biden sedang bersiap untuk menolak rencana perusahaan untuk mengakuisisi United States Steel (US Steel).

Meskipun demikian, perusahaan Jepang itu mengatakan belum menerima pembaruan resmi apa pun terkait hal itu, terutama saat ini Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) masih terus melakukan peninjauan.

“Sejak dimulainya proses peninjauan regulasi, kami telah menjelaskan kepada Pemerintah bahwa kami tidak yakin transaksi ini akan menimbulkan masalah keamanan nasional,” kata Nippon Steel, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Jumat (6/9).


"Nippon Steel sangat yakin bahwa Pemerintah AS harus menangani prosedur terkait masalah ini dengan tepat sesuai dengan hukum," lanjutnya.

Saat ini akuisisi senilai 14,9 miliar Dolar AS yang diusulkan Nippon Steel terhadap pembuat baja AS itu sedang dievaluasi oleh CFIUS, panel pemerintah yang dipimpin Departemen Keuangan AS yang menyaring transaksi investasi asing untuk mengetahui risiko keamanan.

Beberapa media melaporkan bahwa Biden bersiap untuk meluncurkan perintah pembatalan akuisisi atas dasar keamanan nasional. Perintah semacam itu jarang gagal,  dan ini berarti akan sulit bagi Nippon Steel untuk melanjutkan akuisisi.

Waktu pengumuman resmi pembatalan akuisisi masih belum jelas, menurut laporan tersebut.

"Kami tetap bertekad melakukan apa pun untuk menyelesaikan akuisisi," kata seorang eksekutif Nippon Steel kepada Nikkei. 

Mikiharu Mori, seorang pengacara yang memahami praktik merger dan akuisisi di Jepang dan luar negeri, mengatakan Nippon Steel akan menemui kesulitan jika perintah Biden dilaksanakan.

"Setelah perintah dikeluarkan, mungkin sulit bagi Nippon Steel untuk melanjutkan kesepakatan awal bahkan Ketika pergantian presiden," kata Mikiharu.

“Mungkin ada peluang lain dengan mengubah kerangka waktu atau skema," ujarnya.

Yuji Matsumoto, seorang analis di Nomura Securities, mengatakan kesepakatan akuisisi gagal, Nippon Steel akan menghadapi risiko denda sebesar 565 juta Dolar AS, tetapi meskipun demikian perusahaan tersebut diharapkan berkinerja baik.

"Akuisisi US. Steel dianggap sebagai strategi pertumbuhan yang penting bagi Nippon Steel, dan jika tidak disetujui oleh pihak berwenang, strategi pertumbuhan baru dan tindakan lain akan diperlukan dari manajemen," tambahnya. 

Gedung Putih telah mengisyaratkan untuk menghentikan pengambilalihan US Steel oleh Nippon Steel. 

Alasannya didasari bahwa US Steel berkantor pusat di negara bagian Pennsylvania dan merupakan simbol kekuatan industri Pittsburgh di tahun pemilihan ketika Partai Republik dan Demokrat sama-sama menjanjikan lebih banyak pekerjaan manufaktur dalam negeri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya