Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Jokowi Masih Ragu-ragu Tentukan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 19:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih bimbang dalam menentukan kebijakan terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal tersebut dikatakan Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, yang menyoroti pernyataan saling bertentangan dari para menteri dalam kabinet Jokowi terkait kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, yang sebelumnya menyatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan dimulai 17 Agustus 2024. 

Namun, pernyataan ini dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membatasi BBM bersubsidi pada tanggal tersebut.

Presiden Jokowi sendiri juga ikut membantah pernyataan Luhut dengan mengatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi belum dipertimbangkan. 

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM) yang baru diangkat, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan mulai 1 Okober 2024 yang akan didahului dengan sosialisasi. 

Namun, pernyataan ini kembali dibantah oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa belum ada pembahasan terkait kebijakan tersebut. Bantahan ini juga diperkuat oleh Jokowi yang menegaskan bahwa belum ada rapat khusus mengenai pembatasan BBM bersubsidi.

"Bantahan Presiden Jokowi yang kedua kalinya mengindikasikan bahwa Jokowi masih bimbang memutuskan kebijakan pembatasan BBM Subsidi," kata Fahmy, pada Kamis (5/9).

Menurut Fahmy, kebimbangan Presiden Jokowi dalam memutuskan kebijakan ini dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa pembatasan BBM bersubsidi dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden.

"Barangkali, Jokowi khawatir bahwa kebijakan pembatasan BBM Subsidi akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga bisa menurunkan legasi Jokowi sebelum lengser pada 20 Oktober 2024," tuturnya.

Adapun wacana pembatasan BBM Subsidi ini akan menaikkan harga BBM bagi konsumen yang tidak berhak menerima subsidi. karena mereka harus bermigrasi dari BBM Subsidi ke BBM Non-Subsidi dengan harga lebih mahal. 

Namun, menurut Fahmy, dampak kenaikan harga ini masih terkendali dan tidak akan terlalu memengaruhi inflasi ataupun daya beli masyarakat kelas menengah ke atas.

"Tidak ada alasan bagi Jokowi untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM Subsidi. Pasalnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, yang memberatkan beban APBN ke pemerintahan Prabowo Subianto," pungkasnya.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Anis Matta hingga Fahri Hamzah Hadir di Pelantikan Pengurus Partai Gelora 2024-2029

Sabtu, 22 Februari 2025 | 15:31

Fitur Investasi Emas Super Apps BRImo Catatkan Transaksi Rp279,8 miliar

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:48

Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah Merapat ke Rumah Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:35

Muslim LifeFair Bantu UMKM Kota Bekasi Naik Kelas

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:28

AS Ancam Cabut Akses Ukraina ke Starlink jika Menolak Serahkan Mineral Berharga

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:12

Kapolri Terbuka dengan Kritik, Termasuk dari Band Sukatani

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:58

Himbara Catat Kinerja Solid di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:56

Mendagri: Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:21

Jual Ribuan Konten Porno Anak Via Telegram, Pria Ini Diringkus Polisi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:11

Trump Guncang Pentagon, Pecat Jenderal Brown dan 5 Perwira Tinggi Sekaligus

Sabtu, 22 Februari 2025 | 12:36

Selengkapnya