Gelombang PHK Melonjak, Pemerintah Diminta Perketat Impor Produk China

Pemerintah didesak segera mencari solusi atas tingginya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan, sebanyak 46.240 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024.

“Pemerintah harus bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil. Jangan tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani, lewat keterangan resminya, Kamis (5/9).

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, di balik setiap peristiwa PHK, harus dicermati kemungkinan adanya industri dalam negeri yang tumbang.

“PHK dan tumbangnya industri, tentu berdampak pada perekonomian kita secara umum,” katanya.

Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri, lanjut Netty, adalah karena tidak kuat bersaing dengan barang impor dari China yang harganya jauh lebih murah.

“Produsen produk China bisa menjual murah ke pasar Indonesia karena mendapat subsidi dan kemudahan lain dari pemerintahnya. Artinya ada regulasi yang menguntungkan. Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia,” kata Netty.

Netty meminta pemerintah agar menyelidiki dan memperketat pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.

“Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas,” pungkasnya.