Isu ‘Blok Medan’ Tak Diproses, PDI Perjuangan Tuding Zahir Korban Kriminalisasi ‘Invisible Hand’

PDI Perjuangan menilai penangkapan dan penahanan terhadap bakal calon bupati Batubara, Zahir sebagai sebuah aksi kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Sebab, proses hukum terhadap mantan bupati Batubara itu dilakukan setelah Zahir digadang akan maju di Pilkada Batubara 2024.

“Kami melihat bahwa kasus Zahir ini penuh dengan unsur politik. Ada invisibel hand yang punya kepentingan mentersangkakan Zahir,” kata Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDI Perjuangan, Ronny Berty Talapessy di Kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Jamin Ginting, Medan, Rabu (4/9).

Meski menilai penangkapan tersebut berbau kepentingan politis, namun Ronny menolak menjelaskan terkait pihak yang disebutnya menjadi ‘invisible hand’. Hanya saja ia menilai pihak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polri terkesan menunjukkan keberpihakan. 

“Kita sama-sama tau, banyak hal yang seperti ini. Polri jangan tebang pilihlah, ada beberapa kasus yang mencuat tapi tidak diproses. Kita tau seperti blok Medan yang merupakan fakta di persidangan, masa itu nggak diproses,” ungkapnya.

PDI Perjuangan menurut Ronny akan terus melawan berbagai upaya menjadikan hukum sebagai instrumen politik oleh pihak tertentu. Dalam posisi ini kata Ronny, PDI Perjuangan selalu berada di barisan rakyat.

“Biarlah warga Sumut yang menilai invisible hand itu. Kita sudah melakukan pra peradilan artinya kita sudah meminta agar ada putusan hukum yang jelas terkait dengan penetapan Zahir sebagai tersangka,” pungkasnya.