Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo/Ist
Perseteruan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo yang menguat ketika pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kemarin, diperkirakan akan menurun intensitasnya jelang pelantikan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
Pengamat politik Yusak Farchan berpandangan, PDIP di penentuan bakal calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024 nampak tidak memunculkan sosok yang kontradiktif dengan rezim Jokowi dan juga Prabowo.
"Megawati berupaya menurunkan tensi atau ketegangan politik dengan Jokowi," ujar Yusak kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (4/9).
Direktur Eksekutif Citra Institute itu menyebutkan salah satu contoh pencalonan kepala daerah, yakni di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tidak mengusung petahana Anies Baswedan, dan malah mengusung kadernya sendiri Pramono Anung.
"Meskipun PDIP masih menjalani perang terbuka dengan Jokowi, namun Mega berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Jokowi," tutur Yusak.
"Misal di Pilgub Jakarta, dan Jokowi dan Prabowo juga cenderung kompak membendung Anies, karena Anies bisa menjadi ancaman Prabowo maupun Gibran di Pemilu 2029 kalau terpilih menjadi Gubernur," sambungnya.
Oleh karena itu, Yusak memandang tidak jadinya PDIP mengusung Anies bukan karena dijegal oleh Jokowi, tetapi karena ada muatan politis ke depan untuk menjaga kekuasaan.
"Karena bisa saja PDIP dihajar dengan beberapa kasus hukum yang menyeret kadernya, seperti kasus Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan suami dari Puan Maharani," kata Yusak.
"Jadi memang ada titik temu atau benang merah antara Jokowi, Prabowo dan Mega terkait dikeluarkannya Anies dari gelanggang pertarungan pilgub," tambahnya.
