Berita

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Polemik Azan Maghrib, HNW: Paus Fransiskus Datang Untuk Kembangkan Toleransi

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Imbauan Kementerian Agama RI untuk mengganti kumandang azan Maghrib di televisi dengan running text selama penayangan langsung Misa Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (5/9), menuai reaksi dari berbagai kalangan. 

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim adalah untuk mengembangkan semangat toleransi. 

"Sri Paus datang ke Indonesia yang mayoritas Muslim untuk mengembangkan toleransi," kata sosok yang akrab disapa HNW itu melalui akun X miliknya, Rabu (4/9).


HNW menekankan bahwa mengganti azan dengan running text tidak sesuai dengan semangat toleransi yang dibawa oleh Paus Fransiskus. 

"Maka, Kemenag dan pihak terkait lainnya juga perlu menunjukkan sikap toleran dengan mempertahankan tradisi kumandang azan Maghrib di televisi yang hanya berlangsung beberapa menit," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, tak perlu menggantinya dengan running text demi misa Paus dari jam 17.00-19.00 WIB. Justru mempertahankan kumandang azan Maghrib lebih mencerminkan sikap toleran yang diinginkan oleh Sri Paus.

"Itu lebih sesuai dengan Beliau yang toleran," tandas HNW.

Ia berharap bahwa dalam momen bersejarah ini, Indonesia bisa menunjukkan bahwa toleransi bisa berjalan dengan saling menghormati tradisi dan keyakinan masing-masing tanpa perlu mengorbankan identitas keagamaan yang sudah lama terjaga.

Rencana misa yang akan disiarkan langsung di berbagai stasiun televisi pada Kamis sore diharapkan menjadi simbol persaudaraan dan kerukunan umat beragama. 

Namun, polemik terkait azan Maghrib ini mengingatkan bahwa semangat toleransi harus diimplementasikan dengan bijak, tanpa mengesampingkan tradisi dan keyakinan yang ada di masyarakat.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya