Penangkapan Polda Sumatera Utara terhadap Zahir memicu reaksi dari pengurus DPD PDIP Sumatera Utara.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sumut, Sarma Hutajulu mengatakan, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penyidikan memang diatur sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Namun berkaitan dengan agenda politik, Polda Sumut seharusnya mematuhi telegram Kapolri mengingat Zahir juga berstatus sebagai calon bupati Batubara.
“Perlu kita ingatkan bahwa Kapolri telah mengeluarkan telegram dengan Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana melibatkan peserta Pemilu 2024 agar pilkada berjalan kondusif. Telegram tersebut bukan hanya berlaku bagi pileg dan pilpres, tapi juga proses pilkada serentak di seluruh Indonesia,” katanya, Selasa (3/9).
Sarma menegaskan, pernyataan ini mereka sampaikan bukan dalam rangka menghalangi polisi menjalankan tugasnya. Namun, mereka sangat menyayangkan jika dalam institusi kepolisian sendiri tidak mengindahkan surat yang dibuat oleh pimpinannya sendiri.
“Kalau Polda Sumut sendiri sebagai penegak hukum tidak mematuhi surat yang dibuat pimpinan lembaganya sendiri, gimana lagi kita sebagai masyarakat mempercayai mereka?” ujarnya.
Karena itu, kata Sarma, permasalahan hukum yang sedang dihadapi Zahir sebaiknya diproses setelah selesainya tahapan pilkada. Sebab, yang bersangkutan saat ini berstatus sebagai bakal calon bupati di Kabupaten Batubara.
Dalam hal ini, PDIP tidak ingin penangkapan dipolitisasi dan memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat.
“Jangan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Pak Zahir dijadikan sebagai alat politik, apalagi sebagai petahana dianggap calon paling kuat di Pilkada Batubara," tandasnya.
