Berita

Wakil Presiden Ma'ruf Amin/RMOL

Politik

Pesan Wapres ke Prabowo: Kawal Keberlanjutan Ekonomi Syariah

SELASA, 03 SEPTEMBER 2024 | 12:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharap mampu mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pidatonya di acara Seminar Internasional bertemakan The Sharia Economy and Finance : Policies for the Prabowo’s Government, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Ma’ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif.


“Karena prinsip-prinsipnya (ekonomi dan keuangan syariah) yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan dapat diterima oleh kalangan manapun,” kata Ma’ruf Amin. 

Ia mengatakan prinsip keuangan syariah itu dibuktikan dengan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen.

“Bahkan, sektor ini pun mampu menopang hampir  23 persen dari ekonomi nasional,” kata Ma'ruf Amin.

Selain itu, lanjut Ma’ruf Amin, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. 

Bahkan aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional. 

Pemerintah Prabowo-Gibran, lanjut Wapres, harus mampu memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas.   

“Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang, Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Wapres.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya