Jaringan Warga Peduli Pilkada (Jaga Pilkada) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9)/RMOL
Jaringan Warga Peduli Pilkada (Jaga Pilkada) menggelar aksi solidaritas terkait penolakan tiga periode Bupati Kukar Edi Damansyah, di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9).
Aksi yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Kukar ini, melibatkan berbagai elemen di antaranya mahasiswa, tokoh masyarakat, praktisi hukum, aktivis sosial dan budaya.
Aktivis sosial dan budaya asal Kukar, Edi Muliawarman mengatakan, aksi ini ditengarai akibat Bupati Kukar Edi Damansyah kembali mencalonkan dirinya di Pilkada Kukar 2024.
Kata dia, Bupati Kukar Edi Damansyah telah menjabat sebagai Bupati Kukar selama dua periode, yakni sejak menjadi Pelaksana Tugas dan Bupati Definitif Kukar selama 2 tahun 10 bulan 12 hari dari tahun 2016 hingga 2021, serta pada tahap jabatan Bupati yang kedua mulai 2021 sampai sekarang.
"Adanya upaya dipaksakan calon dari pasangan Edi Damansyah untuk maju ketiga kalinya di Pilkada Kukar 2024," ucapnya.
Ia menyebut, Edi Damansyah telah memenuhi syarat terhitung dua periode menduduki kursi Bupati Kukar. Sejak Edi Damansyah dilantik sebagai Plt Bupati Kukar pada 9 April 2018. Kemudian, Edi Damansyah kembali dilantik sebagai Bupati Kukar definitif pada 14 Februari 2019.
"Artinya ia (Edi Damansyah) sudah menjabat dua tahun enam bulan. Sudah terhitung satu periode," katanya.
Selanjutnya, Edi Damansyah menang pada Pilkada Kukar 2020 bersanding dengan Rendi Solihin sebagai wakil bupati dan kembali dilantik pada 26 Februari 2021 sebagai Bupati Kukar periode 2021-2026.
"Ditambah lagi satu periode Edi Damansyah menjabat sebagai Bupati Kukar," tegasnya.
Mengacu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tentang Pilkada mengamanatkan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".
Lalu, kuasa hukum Edi Damansyah yang diwakili oleh Muhammad Nursal, advokat dan konsultan hukum di Kantor Hukum Nursal and Partner melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal yang telah disebutkan di atas.
Mahkamah Konstitusi pun menolak gugatan yang dilayangkan oleh Edi Damansyah pada 28 Februari 2023. Dengan demikian tidak tidak terdapat alasan hukum untuk Edi Damansyah maju kembali dalam kontestasi pilkada di daerah yang sama.
"KPU dan Bawaslu harus memberikan kepastian hukum terkait pencalonan Edi Damansyah yang sudah dua periode," tambahnya.
