Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Pilkada 2024, Ajang Mencari Pemimpin yang Berpihak ke Petani

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 04:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang perhelatan Pilkada 2024, calon kepala daerah (cakada) harus memiliki sikap keberpihakan kepada petani sebagai upaya dalam mengamankan pangan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto yang menyoroti besarnya ancaman ketahanan pangan ke depan.

Menurut dia, petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, ironisnya, mereka sering kali berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi. 

“Para calon Kepala daerah perlu memperkuat posisi petani dengan memberikan akses kepada pasar, permodalan, dan asuransi pertanian jika terpilih nantinya. Dengan demikian, petani bisa lebih sejahtera dan termotivasi untuk terus mengelola lahan pertanian mereka dengan baik,” ujar Rasminto dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (31/8).
 
Lanjut dia, di beberapa daerah, koperasi petani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah terbukti efektif dalam meningkatkan posisi tawar petani. 

“Kepala daerah bisa mendorong pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga semacam ini di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.
 
Masih kata Rasminto, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para petani, mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan juga sangat penting. 

“Kepala daerah perlu bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada petani dan masyarakat luas,” tegasnya.
 
Sambungnya, dengan pengetahuan yang cukup, petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih baik dan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. 

“Selain itu, generasi muda juga perlu diajak untuk lebih peduli terhadap pertanian dan tidak meninggalkan sektor ini sebagai sesuatu yang kuno atau tidak menjanjikan,” imbuhnya lagi.
 
Dia menambahkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal cukup atau tidaknya stok pangan di pasar. 

“Ini adalah masalah yang jauh lebih kompleks, yang mencakup aspek kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan. Ketika sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka negara tersebut rentan terhadap berbagai macam ancaman, baik dari segi ekonomi maupun politik,” tegasnya lagi.
 
Oleh karena itu, para calon kepala daerah harus memandang ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam visi dan misi mereka. Setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang dirancang, harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional.
 
“Pilkada Serentak 2024 adalah kesempatan emas bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap masa depan bangsa. Ini adalah saatnya untuk meletakkan pondasi yang kokoh bagi keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Dengan visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan keberanian dalam mengambil tindakan, para calon kepala daerah dapat menjadi pilar utama dalam menjaga lahan pertanian dan memastikan bahwa Indonesia tetap mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri di masa depan,” bebernya.
 
“Mari kita jadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai titik balik, di mana kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memilih jalan menuju masa depan yang lebih aman, berdaulat, dan sejahtera. Lahan pertanian adalah warisan kita, dan menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama,” tandas dia.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya