Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Pilkada 2024, Ajang Mencari Pemimpin yang Berpihak ke Petani

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 04:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang perhelatan Pilkada 2024, calon kepala daerah (cakada) harus memiliki sikap keberpihakan kepada petani sebagai upaya dalam mengamankan pangan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto yang menyoroti besarnya ancaman ketahanan pangan ke depan.

Menurut dia, petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, ironisnya, mereka sering kali berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi. 


“Para calon Kepala daerah perlu memperkuat posisi petani dengan memberikan akses kepada pasar, permodalan, dan asuransi pertanian jika terpilih nantinya. Dengan demikian, petani bisa lebih sejahtera dan termotivasi untuk terus mengelola lahan pertanian mereka dengan baik,” ujar Rasminto dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (31/8).
 
Lanjut dia, di beberapa daerah, koperasi petani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah terbukti efektif dalam meningkatkan posisi tawar petani. 

“Kepala daerah bisa mendorong pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga semacam ini di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.
 
Masih kata Rasminto, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para petani, mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan juga sangat penting. 

“Kepala daerah perlu bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada petani dan masyarakat luas,” tegasnya.
 
Sambungnya, dengan pengetahuan yang cukup, petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih baik dan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. 

“Selain itu, generasi muda juga perlu diajak untuk lebih peduli terhadap pertanian dan tidak meninggalkan sektor ini sebagai sesuatu yang kuno atau tidak menjanjikan,” imbuhnya lagi.
 
Dia menambahkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal cukup atau tidaknya stok pangan di pasar. 

“Ini adalah masalah yang jauh lebih kompleks, yang mencakup aspek kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan. Ketika sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka negara tersebut rentan terhadap berbagai macam ancaman, baik dari segi ekonomi maupun politik,” tegasnya lagi.
 
Oleh karena itu, para calon kepala daerah harus memandang ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam visi dan misi mereka. Setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang dirancang, harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional.
 
“Pilkada Serentak 2024 adalah kesempatan emas bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap masa depan bangsa. Ini adalah saatnya untuk meletakkan pondasi yang kokoh bagi keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Dengan visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan keberanian dalam mengambil tindakan, para calon kepala daerah dapat menjadi pilar utama dalam menjaga lahan pertanian dan memastikan bahwa Indonesia tetap mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri di masa depan,” bebernya.
 
“Mari kita jadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai titik balik, di mana kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memilih jalan menuju masa depan yang lebih aman, berdaulat, dan sejahtera. Lahan pertanian adalah warisan kita, dan menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama,” tandas dia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya