Berita

Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo/Ist

Politik

Mustahil Megawati Bisa Diintervensi Jokowi hanya untuk Menggagalkan Anies

SABTU, 31 AGUSTUS 2024 | 12:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Alasan PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jabar tidak masuk akal jika disebut karena intervensi Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum PDIP yang sulit diintervensi elite politik lain, termasuk Presiden Jokowi.

Maka dari itu, pernyataan Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono yang menyebut ada intervensi 'Mulyono' pada pencalonan Anies di Jabar tidak masuk akal. Mulyono sendiri ditengarai merujuk pada Presiden Jokowi, mengingat itu adalah nama kecil Kepala Negara.


"Intervensi 'Mulyono' pada pencalonan Anies merupakan narasi marketing politik untuk menciptakan sentimen negatif ke Jokowi. Kita tahu PDIP dan Megawati mustahil diintervensi istana," ujar Subiran kepada RMOL, Sabtu (31/8). 

Menurut lulusan Magister Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, bukti Megawati tak bisa diintervensi terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2024. 

"Pengusungan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta adalah bukti bahwa PDIP tidak bisa diintervensi. Jangankan oleh istana, opini publik dan elektabilitas lembaga survei sekalipun tidak bisa intervensi," tuturnya. 

Oleh karena itu, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini narasi intervensi di Pilgub Jabar adalah bentuk tudingan yang tak berdasar. 

"Statement ini menurut saya terlalu prematur dan sangat berisi muatan politik mengambinghitamkan Presiden Jokowi," tutup Biran.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya