Berita

Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo/Ist

Politik

Mustahil Megawati Bisa Diintervensi Jokowi hanya untuk Menggagalkan Anies

SABTU, 31 AGUSTUS 2024 | 12:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Alasan PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jabar tidak masuk akal jika disebut karena intervensi Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum PDIP yang sulit diintervensi elite politik lain, termasuk Presiden Jokowi.

Maka dari itu, pernyataan Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono yang menyebut ada intervensi 'Mulyono' pada pencalonan Anies di Jabar tidak masuk akal. Mulyono sendiri ditengarai merujuk pada Presiden Jokowi, mengingat itu adalah nama kecil Kepala Negara.


"Intervensi 'Mulyono' pada pencalonan Anies merupakan narasi marketing politik untuk menciptakan sentimen negatif ke Jokowi. Kita tahu PDIP dan Megawati mustahil diintervensi istana," ujar Subiran kepada RMOL, Sabtu (31/8). 

Menurut lulusan Magister Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, bukti Megawati tak bisa diintervensi terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2024. 

"Pengusungan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta adalah bukti bahwa PDIP tidak bisa diintervensi. Jangankan oleh istana, opini publik dan elektabilitas lembaga survei sekalipun tidak bisa intervensi," tuturnya. 

Oleh karena itu, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini narasi intervensi di Pilgub Jabar adalah bentuk tudingan yang tak berdasar. 

"Statement ini menurut saya terlalu prematur dan sangat berisi muatan politik mengambinghitamkan Presiden Jokowi," tutup Biran.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya