Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Jepang Naikkan Penilaian Ekonomi untuk Pertama Kalinya dalam 15 Bulan

SABTU, 31 AGUSTUS 2024 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pemerintah Jepang menaikkan penilaian ekonomi bulanannya untuk pertama kalinya dalam 15 bulan, dengan mengutip tanda-tanda pemulihan konsumsi. 

Kantor Kabinet Jepang mengatakan dalam laporannya pada Agustus, bahwa ekonomi pulih dengan kecepatan sedang. 

"Perekonomian Jepang pulih dengan kecepatan sedang, meskipun tampaknya masih terhenti di beberapa bagian," kata Kantor Kabinet, menaikkan penilaian untuk pertama kalinya sejak Mei 2023, dikutip dari The Business Times, Sabtu (31/8).


Konsumsi meningkat karena dampak penghentian pengiriman di beberapa produsen mobil mulai mereda, kata pemerintah. Peningkatan pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, ditambah dengan pemotongan sementara pajak pendapatan dan pajak penduduk, juga membantu konsumsi.

Namun, panas ekstrem musim panas ini menghasilkan hasil konsumsi yang beragam, kata laporan itu. Sementara permintaan untuk AC, payung, dan es krim meningkat, lalu lintas pelanggan di taman hiburan dan restoran menurun.

Laporan tersebut juga mengantisipasi penurunan harga impor, terutama karena koreksi terkini dalam tren melemahnya Yen.

Pemerintah juga merevisi penilaiannya untuk pembangunan perumahan untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun. 

Awal bulan ini, data pemerintah menunjukkan ekonomi Jepang tumbuh jauh lebih cepat dari perkiraan sebesar 3,1 persen pada kuartal kedua. Pemulihan setelah kemerosotan di awal tahun sebagian besar disebabkan oleh peningkatan konsumsi yang kuat.

Gambaran ekonomi yang membaik yang digambarkan dalam laporan memberikan beberapa dukungan untuk keputusan Bank of Japan (BOJ) pada Juli guna menaikkan suku bunga dan memangkas pembelian obligasi sebagai langkah pengetatan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya