Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Jepang Naikkan Penilaian Ekonomi untuk Pertama Kalinya dalam 15 Bulan

SABTU, 31 AGUSTUS 2024 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Pemerintah Jepang menaikkan penilaian ekonomi bulanannya untuk pertama kalinya dalam 15 bulan, dengan mengutip tanda-tanda pemulihan konsumsi. 

Kantor Kabinet Jepang mengatakan dalam laporannya pada Agustus, bahwa ekonomi pulih dengan kecepatan sedang. 

"Perekonomian Jepang pulih dengan kecepatan sedang, meskipun tampaknya masih terhenti di beberapa bagian," kata Kantor Kabinet, menaikkan penilaian untuk pertama kalinya sejak Mei 2023, dikutip dari The Business Times, Sabtu (31/8).


Konsumsi meningkat karena dampak penghentian pengiriman di beberapa produsen mobil mulai mereda, kata pemerintah. Peningkatan pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, ditambah dengan pemotongan sementara pajak pendapatan dan pajak penduduk, juga membantu konsumsi.

Namun, panas ekstrem musim panas ini menghasilkan hasil konsumsi yang beragam, kata laporan itu. Sementara permintaan untuk AC, payung, dan es krim meningkat, lalu lintas pelanggan di taman hiburan dan restoran menurun.

Laporan tersebut juga mengantisipasi penurunan harga impor, terutama karena koreksi terkini dalam tren melemahnya Yen.

Pemerintah juga merevisi penilaiannya untuk pembangunan perumahan untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun. 

Awal bulan ini, data pemerintah menunjukkan ekonomi Jepang tumbuh jauh lebih cepat dari perkiraan sebesar 3,1 persen pada kuartal kedua. Pemulihan setelah kemerosotan di awal tahun sebagian besar disebabkan oleh peningkatan konsumsi yang kuat.

Gambaran ekonomi yang membaik yang digambarkan dalam laporan memberikan beberapa dukungan untuk keputusan Bank of Japan (BOJ) pada Juli guna menaikkan suku bunga dan memangkas pembelian obligasi sebagai langkah pengetatan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya