Diskusi terkait Pilkada bertajuk "Tarik Menarik Dukungan Ulama pada Pilkada 2024" di salah satu Cafe di Banda Aceh, Kamis (29/8)/RMOLAceh
Keterlibatan ulama dalam perpolitikan jangan hanya dijadikan sebagai ajang mencari dukungan. Kehadiran ulama dalam kontestasi politik juga harus dihargai dan dihormati.
"Kalau kita lihat dalam politik praktis dan adanya (keterlibatan) ulama untuk menarik dukungan ulama lainnya, misalnya digandengnya Tu Sop agar ulama dukung Pak Bustami," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Teuku Zulkhairi, diwartakan RMOLAceh, Jumat (30/8).
Menurut Zulkhairi, adanya keterlibatan ulama dalam perpolitikan akan membuat arah politik sangat berpegang teguh nilai-nilai keislaman. Sehingga tujuannya menjadikan politik yang syariah.
"Harapan kita, para ulama yang terlibat dalam politik, bisa membawa visi besar Islam dalam mewujudkan keadilan," ujar Zulkhairi.
Selain membawa visi besar Islam dalam mewujudkan keadilan, keterlibatan ulama di panggung politik diharapkan bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya percaya kehadiran ulama dalam politik memiliki tujuan yang sangat baik dan tentunya harus dipandang positif oleh masyarakat," jelas Zulkhairi.
"Kalau ada orang yang menuduh ulama berpolitik dengan tujuan pribadi dan memperkaya diri sendiri, itu perlu dijauhi," tegasnya, menambahkan.
Sementara itu pengamat sosial dan politik, Usman Lamreung menilai, siapapun yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur mempunyai hak yang sama. Baik itu dari kalangan ulama ataupun bukan.
"Hanya saja yang menjadi pembeda terletak pada sebuah gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat," sebut Usman.
Menurut Usman, politik itu statis dan dinamis, karena orang punya peluang yang sama. Tapi kembali apa gagasan dan konsep mereka para (calon gubernur-wakil gubernur), terhadap kondisi Aceh hari ini.
Usman menjelaskan, saat ini ada sejumlah persoalan di Aceh yang harus diselesaikan. Misalnya persoalan syariat Islam, kekerasan terhadap anak, dan banyak lagi persoalan lainnya yang kemudian membutuhkan sebuah gagasan ke depan.
"Kita hari ini tidak melihat mereka (calon gubernur-wakil gubernur) menawarkan solusi dari masalah itu. Artinya mereka masih membangun popularitas, kita tidak melihat arah dan kebijakan mereka nantinya untuk membangun Aceh ke depan," pungkas Usman Lamreung.