Berita

Diskusi LPI bertema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8)/Ist

Politik

Pilkada 2024 Diprediksi Tetap Kondusif

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 20:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pilkada Serentak 2024 diprediksi akan berlangsung kondusif meski ada gesekan antarkelompok masyarakat atau akar rumput.

"Meski di sejumlah daerah laga elektoral ini berlangsung kompetitif, namun kami memproyeksikan Pilkada 2024 berlangsung kondusif," kata Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan dalam diskusi bertema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8).

Ia tidak menampik ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, politik uang, independensi dan integritas penyelenggara, hingga moral hazard peserta.


"Namun sejauh ini kerawanan itu relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan, dan mekanisme," lanjutnya.

Masih dalam diskusi yang sama, Direktur Politik Hankam dari BRIN, Muhammad Nurhasim mengkhawatirkan praktik oligarki meluas ke laga elektoral pilkada.

"Pasca putusan MK (soal syarat pendaftaran cakada) banyak elite dikejutkan lalu berlomba dengan waktu tahapan pilkada yang sempit. Para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah," jelas Nurhasim.

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret setidaknya tiga kategori, yaitu tension (ketegangan) elite, konflik antarcalon dengan penyelenggara, dan konflik di internal partai.
 
"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antarfaksi di level elite. Umumnya konflik antarcalon yang punya basis dukungan militan dengan penyelenggara. Itu sebabnya, integritas penyelenggara berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan pilkada," lanjutnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya