Berita

Diskusi LPI bertema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8)/Ist

Politik

Pilkada 2024 Diprediksi Tetap Kondusif

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 20:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pilkada Serentak 2024 diprediksi akan berlangsung kondusif meski ada gesekan antarkelompok masyarakat atau akar rumput.

"Meski di sejumlah daerah laga elektoral ini berlangsung kompetitif, namun kami memproyeksikan Pilkada 2024 berlangsung kondusif," kata Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan dalam diskusi bertema Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8).

Ia tidak menampik ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, politik uang, independensi dan integritas penyelenggara, hingga moral hazard peserta.


"Namun sejauh ini kerawanan itu relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan, dan mekanisme," lanjutnya.

Masih dalam diskusi yang sama, Direktur Politik Hankam dari BRIN, Muhammad Nurhasim mengkhawatirkan praktik oligarki meluas ke laga elektoral pilkada.

"Pasca putusan MK (soal syarat pendaftaran cakada) banyak elite dikejutkan lalu berlomba dengan waktu tahapan pilkada yang sempit. Para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah," jelas Nurhasim.

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret setidaknya tiga kategori, yaitu tension (ketegangan) elite, konflik antarcalon dengan penyelenggara, dan konflik di internal partai.
 
"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antarfaksi di level elite. Umumnya konflik antarcalon yang punya basis dukungan militan dengan penyelenggara. Itu sebabnya, integritas penyelenggara berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan pilkada," lanjutnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya