Berita

Handi Risza dalam acara diskusi publik Indef virtual bertemakan Prospek Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Prabowo, Jumat (30/8)/Repro

Politik

Prabowo-Gibran Diminta Benahi Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 20:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, pemerintah ke depan diminta mampu menguasai ekonomi dan keuangan syariah global.

Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Rizsa menuturkan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global cukup pesat. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah industri yang berbasis halal.

“Kita punya apa namanya halal corner, satu kawasan yang memang itu menjual makanan halal tapi di Indonesia kalah dengan Malaysia,” ucap Handi Risza dalam acara diskusi publik Indef virtual bertemakan Prospek Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Prabowo, Jumat (30/8).


Selain Malaysia, kata Handi, negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan juga Vietnam perlahan melirik sektor ekonomi syariah untuk menarik perhatian wisatawan dari TImur Tengah. 

Namun di Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah di sejumlah sektor industri baik pariwisata, kuliner maupun fashion dan beauty kurang menarik perhatian wisatawan. 

Menurutnya, Indonesia bisa mengalahkan Malaysia, Thailand, Filipina dan negara lainnya dengan menguasai ekonomi dan keuangan syariah.

“Nah di kita kita, jangankan itu warga kita sendiri itu sudah kita bisa memenangkan pertarungan, di dalam saja itu sudah menang buat kita,” katanya.

Handi meminta pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, mampu membenahi regulasi ekonomi dan keuangan syariah untuk melahirkan payung hukum bagi produk-produk islami di Indonesia.

“Tentu kita berharap, kontribusinya bagi pemerintahan ke depan, yang benar-benar bisa menjalankan ekonomi dan keuangan syariah ini secara konsisten, inilah momentum-momentum yang tepat bagi kita untuk untuk bisa berkontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya