Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK/Net

Politik

Komisi VI: Pemerintah Harus Perhatikan Rakyat dalam Kebijakan Minyak Goreng

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 19:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan pemerintah terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) bagi produsen minyak sawit dan turunannya disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK. 

Amin menyatakan bahwa basis perhitungan DMO saat ini didasarkan pada volume ekspor, sehingga harga acuan yang digunakan oleh pengusaha cenderung mengikuti harga internasional.

Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap mata uang global, seperti Dolar AS dan Euro, Amin mengingatkan bahwa hal ini berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik, termasuk MinyaKita.


“Saya berharap pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan relaksasi bagi pengusaha, namun juga mengeluarkan kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat,” ujar Amin dalam keterangannya, Jumat (30/8). 

Politikus PKS ini mengusulkan agar DMO minyak curah tidak dihapuskan sepenuhnya, melainkan diberlakukan secara proporsional sesuai kebutuhan rakyat. 

Ia juga menyarankan agar perhitungan DMO didasarkan pada jumlah produksi minyak sawit, bukan volume ekspor.

Menurutnya, Permendag 18/2024 terkesan lebih menguntungkan produsen minyak sawit, karena pemerintah memberi mereka kebebasan dalam menentukan alokasi produksi antara pasar domestik dan ekspor. 

Ia khawatir jika harga ekspor meningkat, produsen akan lebih mementingkan pasar luar negeri, yang dapat mengancam stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

“Pemerintah mestinya bisa belajar dari krisis harga dan pasokan minyak goreng beberapa waktu lalu yang menyulitkan rakyat,” tegasnya.

Amin juga menyoroti kendali distribusi minyak goreng yang berada di tangan swasta, bukan pemerintah. Menurutnya, hal ini akan mempersulit pemerintah dalam mengontrol stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, seperti yang terjadi pada tahun 2022.

Selain itu, Amin menekankan pentingnya mempertimbangkan konsumen dari kelompok usaha mikro dan kecil (UMKM), yang sangat bergantung pada minyak goreng dalam operasional usaha mereka. 

"Kenaikan harga minyak goreng, akan sangat memukul usaha mereka yang saat ini sudah tertekan oleh rendahnya daya beli masyarakat," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya