Perkuat Sektor Perikanan, Pekerja Pengolahan Tuna Perlu Sertifikasi

Para pekerja pengolahan tuna perlu peningkatan kapasitas dan sertifikasi dalam mendukung usaha perikanan nasional.

Terkait itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) bersama DFW Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama untuk Program Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Pekerja Pengolahan Tuna di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penandatanganan dilakukan antara Lilly Aprilya Pregiwati selaku Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Imam Trihatmadja selaku Direktur Program DFW Indonesia.

Adapun kegiatan ini turut juga disaksikan oleh Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, Sekretaris BPPSDM KP Rudi Alex Wahyudin, serta Asisten Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Publikasi Program PIT Moh. Abdi Suhufan.
 
“Kerja sama ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan di bidang pengolahan ikan. Soalnya, hampir seluruh pekerja pada unit pengolahan ikan (UPI) khususnya pengolah tuna belum ada yang memiliki sertifikasi,” kata Asisten Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Publikasi Program PIT Moh. Abdi Suhufan dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (30/8).

Di samping itu, lanjut dia, perusahaan juga tidak terdesak untuk melakukan sertifikasi karena biaya yang mahal dan tidak adanya kewajiban bagi pekerja untuk memiliki sertifikasi ini.

“Hal ini berimbas pada stagnasi kuantitas dan kualitas ekspor produk tuna olahan Indonesia serta tertolaknya produk tuna Indonesia di pasar-pasar internasional,” jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa  kerja sama ini berjalan selama tiga tahun mendatang.
 
“Kami sangat mendukung kerjasama-kerjasama seperti ini yang akan sangat membantu kami khususnya di BPSDM KP untuk memenuhi mandat penyelenggaraan fungsi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan,” ujar Nyoman.

“Semoga kedepannya selama berjalan, kami juga bisa dilibatkan dalam setiap langkah yang akan diambil sehingga kami juga bisa turut berkontribusi aktif dalam kerjasama ini,” tambahnya.
 
Program ini rencananya akan melakukan pilot project pertamanya di Bali pada September 2024.

“Semoga program ini bisa membantu untuk menciptakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang unggul khususnya dalam pengolahan tuna sehingga kedepannya komoditas tuna Indonesia mampu bersaing di pasar internasional,” ujar Direktur Program DFW Indonesia, Imam Trihatmadja.