Berita

Anggota Bawaslu RI Puadi, didampingi jajaran komisioner Bawaslu Sumut, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, di Kota Medan, Kamis (29/8)/RMOL

Bawaslu

Bawaslu RI Awasi Melekat Pendaftaran Petahana Gubernur Sumut Lawan Mantu Jokowi

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 20:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan pengawasan melekat di pendaftaran petahana gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan mantan Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Hasan Basri Sagala. 

Pengawasan melekat dilakukan Anggota Bawaslu RI Puadi, didampingi jajaran komisioner Bawaslu Sumut, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, di Kota Medan, Kamis (29/8). 

Pantauan RMOL di lokasi pendaftaran, Puadi bertemu dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Betty Epsilon Idroos, yang juga hadir untuk melakukan monitoring proses pendaftaran Edy-Hasan. 


Puadi menjelaskan, berkaitan tentang pengawasan terutama di tahapan pecalonan kepala daerah, dari awal Bawaslu sudah memetakan potensi kerawanan di beberapa wilayah. 

"Nah, Sumatera Utara ini masuk dalam kategori rawan sedang. Terlepas bahwa Sumatera Utara masuk dalam rawan sedang, bahwa Bawaslu beserta jajarannya ini memastikan bahwa di tahapan pencalonan ini agar tiap tahapan, terutama mekanismenya itu harus sesuai dengan prosedur," ujar Puadi di Kantor KPU Sumut, Kamis (29/8).

Lebih lanjut, Puadi memastikan objek pengawasan Bawaslu terhadap tahapan pencalonan adalah kesesuaian kinerja KPU terhadap Peraturan KPU (PKPU) 10/2024 tentang Perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, dan juga aturan turunannya. 

Pasalnya, beleid tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70/PUU-XXII-2024 yang terkait ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dan batas penghitungan syarat minimum usia calon kepala daerah (cakada). 

"Bahwa secara teknis, KPU dengan PKPU 10 tentang perubahan PKPU 8 dengan juknis nomor 1229 sebagai pedoman, tentunya apa yang dilakukan secara teknis oleh KPU itu harus sesuai," demikian Puadi menambahkan.

Edy-Hasan merupakan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 yang mendaftar secara resmi mendaftar ke KPU Sumut, setelah dua hari sebelumnya tahapan pendaftaran calon dibuka. 

Tampak Edy-Hasan kompak mengenakan kemeja putih yang dipadu dengan celana bahan dan peci warna hitam. 

Bapaslon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelora, dan PKN itu disambut Sekretaris KPU Sumut, Sapran Daulay. 

Menariknya, Edy-Hasan dikalungi kain ulos oleh Sapran juga disambut tarian khas adat batak yang lakoni sejumlah perempuan yang mengenakan pakaian adat warna kuning menyala. 

Tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 hingga 29 November 2024. Selanjutnya, penetapan calon Kepala Daerah dilakukan pada 22 September 2024 sehingga sebelumnya akan dilaksanakan verifikasi dokumen persyaratan oleh KPU. 

Ketika sudah terdapat cagub-cawagub yang dinyatakan memenuhi syarat, tahapan kampanye akan dimulai selama 60 hari yang akan dimulai pada 25 sampai 23 November 2024. Adapun masa tenang dimulai pada 24-26 November 2024.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya