Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Parlemen California Loloskan RUU AI

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 13:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Parlemen California akhirnya meloloskan rancangan undang-undang keselamatan kecerdasan buatan (AI) pada Rabu (28/8) waktu setempat dan tinggal menunggu tanda tangan dari Gubernur Gavin Newsom.

Diloloskannya RUU AI bukan tanpa rintangan. Perusahaan teknologi yang mengembangkan AI generatif sebagian besar menolak undang-undang yang disebut SB 1047, dengan mengatakan undang-undang tersebut dapat mengusir perusahaan AI dari negara bagian dan menghambat inovasi.

Beberapa anggota Partai Demokrat di Kongres AS, termasuk Perwakilan Nancy Pelosi, juga menentangnya. 


Para pendukungnya termasuk CEO Tesla Elon Musk yang juga menjalankan perusahaan AI bernama xAI.

RUU AI mewajibkan pengujian keamanan untuk banyak model AI tercanggih yang menghabiskan biaya lebih dari 100 juta dolar AS untuk pengembangan atau yang memerlukan daya komputasi tertentu. 

Pengembang perangkat lunak AI yang beroperasi di negara bagian tersebut juga perlu menguraikan metode untuk mematikan model AI jika tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang secara efektif merupakan tombol pemutus.

RUU tersebut juga memberikan jaksa agung negara bagian kekuasaan untuk menuntut jika pengembang tidak patuh, terutama dalam kasus ancaman yang sedang berlangsung, seperti AI yang mengambil alih sistem pemerintah seperti jaringan listrik.

Selain itu, RUU tersebut mengharuskan pengembang untuk menyewa auditor pihak ketiga untuk menilai praktik keselamatan mereka dan memberikan perlindungan tambahan kepada pelapor yang menyuarakan penyalahgunaan AI.

Penulis RUU tersebut, Senator Negara Bagian Demokrat Scott Wiener, mewakili San Francisco, tempat berdirinya OpenAI dan banyak perusahaan rintisan yang mengembangkan perangkat lunak canggih tersebut. Ia mengatakan undang-undang diperlukan untuk melindungi masyarakat sebelum kemajuan dalam AI menjadi tidak terkendali atau tidak terkendali.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya