Berita

Benih Bening Lobster (BBL)/Ist

Bisnis

Kebijakan Lobster KKP Diduga Bikin Subur Black Market

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 06:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tata kelola lobster di Indonesia dengan payung Permen KP Nomor 7/2024 masih menyisakan banyak polemik.

Peraturan yang membuka keran ekspor benih bening lobster (BBL) itu dinilai justru banyak merugikan nelayan lobster. Kendati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak lagi menggunakan istilah ‘ekspor’, namun dalam prinsipnya di lapangan tak jauh berbeda.

BBL tetap dikirim ke luar negeri dengan syarat dilakukan budidaya lobster di dalam negeri. Namun bisa juga budidaya tersebut dilakukan di luar negeri.


Sejak Permen KP 7/2024 diberlakukan, dibuat skema budidaya melalui perusahaan joint venture dengan Vietnam di Jembrana, Bali. KKP pun menjelaskan bahwa skema budidaya tersebut kini sudah berjalan dengan fase tebar benih.

Namun mengenai berapa jumlah kolam, luas area budidaya hingga jumlah benih yang ditebar tak pernah dijelaskan detail oleh KKP. Bahkan foto lokasi budidaya di Jembrana pun tak pernah di-publish ke media.      

Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa menduga kuat bahwa budidaya tersebut fiktif dilakukan. Menurut dia, PT. MutaGreen sebagai holding baru yang membawahi empat perusahaan joint venture, belum melakukan budidaya sebagaimana yang telah diberitakan. 

“Modus black market benih lobster ini, tidak dibuatkan juklak juknis maupun proses budidayanya di luar negeri supaya kedok ekspor ilegal BBL tidak tercium bau busuknya,” kata Rusdianto dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu malam (28/8).

"Desain korupsinya sudah sejak setahun yang lalu. Lalu siapa yang diuntungkan dari niat jahat yang sudah jauh hari ini? Kemudian baru disiapkan Permen No 7/2024 mengikuti skenario dan niat jahat setahun sebelumnya," tambahnya.

Pada 2019 lalu, PT. MutaGreen tidak mendapat kesempatan dalam pertarungan untuk mendapat izin kuota ekspor. Tetapi, menurut Rusdianto, perusahaan ini menjadi pemain utama black market.

“PT. MutaGreen adalah perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Vietnam, salah satu namanya yang santer berinisial MN bersama yang lain. Mereka ini adalah rezim black market,” jelasnya. 

Rusdianto yang juga pengurus DPP Partai Negoro itu kemudian melaporkan dugaan korupsi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan lalu.

Lanjut dia, KPK pun sudah memproses laporannya dengan melakukan pemeriksaan di seluruh gudang benih lobster. 

“Sebaiknya, KPK panggil dan tangkap semua pemilik koperasi yang menyuplai BBL secara ilegal ke gudang yang dikelola BLU KKP di Tangerang," tegasnya.

"Selama kebijakan KKP diterbitkan, ada potensi Rp200 triliun dana yang dikeluarkan untuk investasi BBL. Tetapi, dana yang baru digelontorkan sekitar Rp207 miliar untuk biayai pembelian dan transportasi kargo benih bening lobster,” bebernya. 

"Maka, KPK harus segera panggil kembali Menteri KP untuk dimintai keterangan potensi kerugian negara dalam kebijakan BBL dan dugaan memfasilitasi black market melalui kebijakan Permen 7 tahun 2024," tandas Rusdianto.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya