DPR Minta Polri Belajar dari Peristiwa Kanjuruhan

Sikap represif aparat keamanan dalam menghalau aksi mahasiswa di beberapa daerah menjadi sorotan banyak kalangan.

Aksi mahasiswa tersebut awalnya dipicu dengan kekhawatiran yang masih ada terkait dengan revisi UU Pilkada, meskipun PKPU telah disetujui sesuai dengan Putusan MK Nomor 60 dan 70.

Aparat yang menembakan gas air mata secara brutal juga berdampak kepada masyarakat yang tidak melakukan demo. Hal itu seperti yang terjadi di Semarang dan Makassar beberapa waktu lalu.

Terkait itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Gilang Dhielafararez menyoroti aksi mahasiswa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh.
 
Ia menegaskan bahwa aparat seharusnya bisa menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap hidup dan berkembang secara damai. 

Gilang menambahkan bahwa penggunaan gas air mata untuk membubarkan aksi sangat merugikan masyarakat.
 
“Walaupun gas air mata dianggap sebagai senjata nonmematikan, dampaknya sangat merugikan kesehatan manusia, terutama pada anak-anak yang tubuhnya masih rentan. Aparat seharusnya belajar dari kejadian di Kanjuruhan,” ucap Gilang dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (28/8).
 
Ia menyayangkan sikap aparat dalam menghalau aksi justru terimbas kepada anak-anak yang sedang mengaji. Puluhan korban, banyak di antaranya mengalami sesak napas dan luka-luka di bagian kepala.
 
“Massa yang awalnya berusaha menyampaikan aspirasi secara damai, akhirnya harus berhadapan dengan tindakan represif seperti tembakan gas air mata dan mobil meriam air. Ironisnya, ini terjadi ketika mereka tengah memperjuangkan demokrasi yang sehat dan transparan,” pungkasnya.