Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

BRIN Imbau Masyarakat Tidak Golput di Pilkada dan Hindari Money Politic

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 20:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat diminta menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini, dan tidak tergiur dengan politik uang atau money politic untuk memilih kepala daerah tertentu. 

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menuturkan publik diharapkan antusias dalam menghadapi Pilkada 2024 ini.

"Tentu publik juga antusias dalam hajatan Pilkada nanti, karena sebelumnya publik apatis ya dengan adanya pilkada karena tidak mengakomodasi putusan MK," kata Wasisto Jati, Rabu (28/8).


Partisipasi masyarakat diharapkan besar dalam perhelatan Pilkada 2024 ini, lantaran DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah telah mengakomodir keputusan MK. 

"Jadi diharapkan partisipasi publik naik juga angka golput bisa ditekan. Karena ambang batas pilkada udah diturunkan, jadi itu bisa jadi pemantik partisipasi politik," ucapnya.

Selain itu, ia meminta  masyarakat untuk menghindari adanya kampanye berbasis politik identitas. Pasalnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia ke depan.

"Yang sudah kita lihat di pemilu sebelumnya justru merusak. Jadi kalau misalnya ada paslon atau parpol yang menggunakan sentimen itu sebaiknya dihindari karena itu berdampak jangka panjang bukan hanya sekadar urusan pilkasa tapi juga urusan yang lain," katanya.

Wasisto juga meminta masyarakat menolak adanya politik uang yang tersebar jelang Pilkada nanti.

"Karena kalau di sini kan publik harus disadarkan bahwa uang yang mereka terima itu sama saja hak mereka sudah dibeli. Penyadaran seperti ini harus bisa ditekankan ya terutama  oleh para penyelenggara pemilu dan juga aktivis pemilu bahwa politik uang itu tidak serta merta membuat suara mereka aspirasi mereka terakomodasi di Pilkada," demikian Wasisto Raharjo Jati.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya