Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7)/Net

Politik

Sri Mulyani: Stimulus Fiskal-Moneter Tak Mampu Genjot Pertumbuhan Ekonomi

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 15:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perekonomian Indonesia tidak akan bisa tumbuh di atas 5 persen jika hanya mengandalkan kebijakan stimulus fiskal dan moneter.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7).

Disampaikan Sri Mulyani, perlu ada transformasi kebijakan struktural perekonomian berdasarkan daya saing dan produktivitas untuk menggenjot ekonomi nasional.


"Kalau ingin mencapai di atas 5 persen maka instrumennya adalah bukan pada stimulus menggunakan baik fiskal-moneter tetapi harus melalui kebijakan struktural dan produktivitas," kata Sri Mulyani.

Atas dasar itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi seperti menjaga produksi rumah tangga dan investasi melalui instrumen fiskal.

Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah juga akan dikucurkan untuk memperbaiki struktur perekonomian dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui makan bergizi gratis, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja hingga jaringan pengaman sosial.

"Dari sisi ekspor, selain daya saing, kita juga memposisikan Indonesia di dalam rantai nilai global melalui kebijakan hilirisasi," katanya.

Ia menegaskan semua strategi yang dilakukan pemerintah itu semata-mata untuk menjaga pertumbuhan domestik sekaligus memperkuat struktur ekonomi agar terus bertransformasi berdasarkan daya saing dan produktivitas.

Daya saing dan produktivitas dapat dilihat berdasarkan sumber daya manusianya, infrastruktur, kebijakan yang baik, dan efisiensi.

"Ini semuanya yang harus diperbaiki melalui reformasi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman, dan pembangunan infrastruktur serta kebijakan investasi perdagangan," demikian Sri Mulyani.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya