Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7)/Net

Politik

Sri Mulyani: Stimulus Fiskal-Moneter Tak Mampu Genjot Pertumbuhan Ekonomi

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 15:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perekonomian Indonesia tidak akan bisa tumbuh di atas 5 persen jika hanya mengandalkan kebijakan stimulus fiskal dan moneter.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7).

Disampaikan Sri Mulyani, perlu ada transformasi kebijakan struktural perekonomian berdasarkan daya saing dan produktivitas untuk menggenjot ekonomi nasional.


"Kalau ingin mencapai di atas 5 persen maka instrumennya adalah bukan pada stimulus menggunakan baik fiskal-moneter tetapi harus melalui kebijakan struktural dan produktivitas," kata Sri Mulyani.

Atas dasar itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi seperti menjaga produksi rumah tangga dan investasi melalui instrumen fiskal.

Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah juga akan dikucurkan untuk memperbaiki struktur perekonomian dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui makan bergizi gratis, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja hingga jaringan pengaman sosial.

"Dari sisi ekspor, selain daya saing, kita juga memposisikan Indonesia di dalam rantai nilai global melalui kebijakan hilirisasi," katanya.

Ia menegaskan semua strategi yang dilakukan pemerintah itu semata-mata untuk menjaga pertumbuhan domestik sekaligus memperkuat struktur ekonomi agar terus bertransformasi berdasarkan daya saing dan produktivitas.

Daya saing dan produktivitas dapat dilihat berdasarkan sumber daya manusianya, infrastruktur, kebijakan yang baik, dan efisiensi.

"Ini semuanya yang harus diperbaiki melalui reformasi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman, dan pembangunan infrastruktur serta kebijakan investasi perdagangan," demikian Sri Mulyani.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya