Berita

Kamala Harris/National Review

Dunia

PEMILU AMERIKA SERIKAT

Harris Tolak Matikan Mikrofon Panas di Debat Pertama Lawan Trump

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 11:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pernyataan tim kampanye Donald Trump yang mengklaim bahwa debat calon presiden bulan depan akan digelar dengan mematikan mikrofon panas (hot mics), dibantah dengan tegas oleh tim kampanye Kamala Harris.

Aturan yang mengharuskan mic dimatikan saat salah satu kandidat berbicara tidak bisa diterima oleh Tim Harris, sebab itu bisa menghambat kandidat lain merespon dengan cepat dan spontan.

Mereka menegaskan bahwa peraturan terkait debat tanggal 10 September di ABC News masih belum ditetapkan.


"Tampaknya Donald Trump membiarkan para pengurusnya mengesampingkannya. Menyedihkan!," kata tim kampanye Harris, dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Reuters pada Rabu (28/8).

Jika tetap dinyalakan, mikrofon panas dapat membantu atau merugikan kandidat politik, menangkap komentar spontan yang terkadang tidak ditujukan kepada publik.

Dalam unggahan di media sosial, Trump mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai dan bahwa aturan untuk debat bulan depan akan sama dengan aturan pada debat CNN tanggal 27 Juni yang dia lakukan dengan Presiden Joe Biden.

"Debat akan berlangsung secara berdiri, dan kandidat tidak boleh membawa catatan, atau lembar contekan. Kami juga telah diberi jaminan oleh ABC bahwa ini akan menjadi debat yang adil dan setara, dan bahwa tidak ada pihak yang akan diberi pertanyaan terlebih dahulu," tulis Trump.

Debat CNN tidak dihadiri oleh penonton langsung. Unggahan Trump tidak menyebutkan hal itu.

Tim kampanye Harris telah mengatakan bahwa mereka ingin penyiar tetap menyalakan mikrofon kedua kandidat selama acara berlangsung alih-alih mematikan mikrofon saat lawan mereka berbicara seperti dalam debat presiden terakhir. 

Sementara tim Trump telah setuju untuk mematikan mikrofon. Mereka juga telah mengajukan debat tambahan pada tanggal 4 September di jaringan Fox News tetapi tim Harris menolaknya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya