Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Zuckerberg Ngaku Perusahaannya Ditekan Biden Selama Pandemi Covid-19

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 10:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Petinggi Meta, Mark Zuckerberg, mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden telah menekan perusahaannya untuk menyensor konten terkait Covid-19 selama pandemi.

Pernyataan Zuckerberg merujuk pada permintaan Gedung Putih untuk menghapus informasi yang salah tentang virus corona dan vaksin.

Dikutip dari Reuters, Rabu (28/8), Zuckerberg dalam suratnya tertanggal 26 Agustus memberi tahu Komite Kehakiman DPR AS bahwa ia menyesal tidak berbicara tentang tekanan ini lebih awal.


Ia juga menyesali keputusan yang telah ia buat sebagai pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp terkait penghapusan konten tertentu.

Salah satu tekanan yang dirasakan Zuckerberg termasuk ketika Biden mengatakan pada Juli 2021 bahwa platform media sosial seperti Facebook "membunuh orang" karena membiarkan misinformasi tentang vaksin virus corona diunggah di platformnya.

Pihak lain seperti mantan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dan Ahli Bedah Umum Vivek Murthy secara terbuka mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghapus informasi yang salah, dan malah mempersulit upaya memerangi pandemi dan menyelamatkan nyawa.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya