Berita

Tangkapan layar Faisal Basri dalam kanal Youtube INDEF/RMOL

Bisnis

Faisal Basri: Tol Laut Istilah Sesat

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari hasil utang menuai sorotan. Sejak memimpin negara dari 2014, Jokowi amat menggebu bangun infrastruktur. Namun kenyataannya, capaian pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan gencarnya infrastruktur yang dibangun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik pola pembangunan Jokowi yang akhirnya justru menjadi beban di pemerintahan mendatang.

Faisal mengungkap skema pembangunan yang dilakukan Jokowi tidak meningkatkan indeks performa logistik nasional.


“Tidak bisa semua ditol-tolkan, gitu. Yang penting adalah, apa sih kita membangun apa sih? Untuk mengurangi logistic cost, untuk meningkatkan mobilitas. Faktanya di era Jokowi, (8:20) infrastruktur dibangun, logistic performance index kita terjun bebas dari 40-an rankingnya menjadi 60-an. Nah jadi keren-kerenan. Saya tidak anti infrastruktur, karena infrastruktur kita (memang) kurang,” kata Faisal dikutip RMOL dari kanal Youtube INDEF, Rabu (28/8).

“Tapi jangan tiru China, jangan tiru Amerika, jangan tiru Eropa, mereka negara kontinental. Infrastruktur yang dibutuhkan berbeda dengan negara maritim, archipelago dengan 17.500 pulau. Harusnya yang jadi tumpuan adalah transportasi laut. Tapi kalau anda lihat, persentase transportasi laut terhadap PDB di era Jokowi justru turun,” tambahnya menegaskan.

Sehingga lanjut dia, visi Jokowi untuk bangun poros maritim dunia dan tol laut di 2014 hanya sebatas jargon.

“Jadi jargon saja tol laut. Tol laut saja istilah sesat. Di laut itu jalan tol semua, bebas hambatan, tidak ada polisi tidur, tidak ada portal, tidak ada apa-apa. Jadi, mentalitasnya masih darat. Kalau kita lihat ya, misalnya disparitas harga antara daerah di Indonesia, tergolong (masih) sangat tinggi,” bebernya.

Dia mencontohkan Malaysia yang memiliki wilayah semenajung Melayu dan daratan di Pulau Kalimantan. Disparitas harganya sangat rendah, karena infrastruktur menyesuaikan kebutuhan wilayahnya.

"Malaysia ada Sabah, Sarawak dan semenanjung, itu harganya hampir sama, karena sistem transporatasinya sudah bagus," tandas dia.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Iran Ancam Gunakan Segala Cara untuk Hadapi Agresi AS

Minggu, 02 Agustus 2026 | 16:01

Serangan Israel Luluhlantakkan Gudang Obat Rumah Sakit Gaza

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:25

GP Al-Washliyah Dukung Kapolri Jadikan Semangat Hoegeng Budaya Kerja Polri

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:12

Kemensos Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Virtual

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:04

PM Thailand Dijadwalkan Kunjungi Indonesia pada 3-4 Agustus

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:45

Bea Cukai Bongkar Dua Kontainer Berisi 7,8 Juta Batang Rokok Ilegal di Sulsel

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:43

BRI Peduli Bantu Peternak Sapi Perah Malang Naik Kelas Lewat Klaster Unggulan

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:33

AS Terapkan Deposit Visa untuk 50 Negara hingga Rp360 Juta

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:22

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Berawal dari Keresahan, Rabundo Tembus Pasar Nasional Berkat Pendampingan BRI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:03

Selengkapnya