Berita

Tangkapan layar Faisal Basri dalam kanal Youtube INDEF/RMOL

Bisnis

Faisal Basri: Tol Laut Istilah Sesat

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari hasil utang menuai sorotan. Sejak memimpin negara dari 2014, Jokowi amat menggebu bangun infrastruktur. Namun kenyataannya, capaian pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan gencarnya infrastruktur yang dibangun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik pola pembangunan Jokowi yang akhirnya justru menjadi beban di pemerintahan mendatang.

Faisal mengungkap skema pembangunan yang dilakukan Jokowi tidak meningkatkan indeks performa logistik nasional.

“Tidak bisa semua ditol-tolkan, gitu. Yang penting adalah, apa sih kita membangun apa sih? Untuk mengurangi logistic cost, untuk meningkatkan mobilitas. Faktanya di era Jokowi, (8:20) infrastruktur dibangun, logistic performance index kita terjun bebas dari 40-an rankingnya menjadi 60-an. Nah jadi keren-kerenan. Saya tidak anti infrastruktur, karena infrastruktur kita (memang) kurang,” kata Faisal dikutip RMOL dari kanal Youtube INDEF, Rabu (28/8).

“Tapi jangan tiru China, jangan tiru Amerika, jangan tiru Eropa, mereka negara kontinental. Infrastruktur yang dibutuhkan berbeda dengan negara maritim, archipelago dengan 17.500 pulau. Harusnya yang jadi tumpuan adalah transportasi laut. Tapi kalau anda lihat, persentase transportasi laut terhadap PDB di era Jokowi justru turun,” tambahnya menegaskan.

Sehingga lanjut dia, visi Jokowi untuk bangun poros maritim dunia dan tol laut di 2014 hanya sebatas jargon.

“Jadi jargon saja tol laut. Tol laut saja istilah sesat. Di laut itu jalan tol semua, bebas hambatan, tidak ada polisi tidur, tidak ada portal, tidak ada apa-apa. Jadi, mentalitasnya masih darat. Kalau kita lihat ya, misalnya disparitas harga antara daerah di Indonesia, tergolong (masih) sangat tinggi,” bebernya.

Dia mencontohkan Malaysia yang memiliki wilayah semenajung Melayu dan daratan di Pulau Kalimantan. Disparitas harganya sangat rendah, karena infrastruktur menyesuaikan kebutuhan wilayahnya.

"Malaysia ada Sabah, Sarawak dan semenanjung, itu harganya hampir sama, karena sistem transporatasinya sudah bagus," tandas dia.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

UPDATE

KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suswandi Usut Korupsi Dana PEN

Jumat, 08 November 2024 | 11:59

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Melonjak Jadi Rp1,52 Juta

Jumat, 08 November 2024 | 11:57

Namarin: Prabowo Perlu Hidupkan Lagi Dewan Maritim Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 11:55

Bursa Eropa Rebound, STOXX 600 Ditutup Naik 0,62

Jumat, 08 November 2024 | 11:51

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

Jumat, 08 November 2024 | 11:47

Kemenkeu Bakal Optimalisasi Aset Gedung untuk Kementerian Baru

Jumat, 08 November 2024 | 11:33

Bawaslu Periksa Kesiapan Jajaran Daerah Jelang Pilkada 2024

Jumat, 08 November 2024 | 11:23

Dukung Program Pemerintah, Marinir Gelar Makan Bergizi Buat Rakyat

Jumat, 08 November 2024 | 11:13

Ketua Fraksi PKS: Tangkap Mafia dan Beking Judi Online

Jumat, 08 November 2024 | 10:55

Begini Suasana Pemutaran Lagu Kebangsaan di Kompleks Parlemen

Jumat, 08 November 2024 | 10:54

Selengkapnya